Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, angkat bicara soal pengangkatan mantan juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pramono menyatakan penunjukan tersebut dilandasi oleh dua hal utama, yakni hubungan personal dan kredibilitas Sahrin.
“Teman-teman sekalian, saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/8/2025).
Menurut Pramono, pendekatan serupa juga diterapkan dalam berbagai penunjukan lainnya. Ia mencontohkan, keputusan mengangkat mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, juga didasari oleh kredibilitasnya.
“[Soal alasan] kenapa Pak Prasetyo diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM, karena memang selama ini beliau ini kan sudah dua periode menjadi ketua DPRD, tentunya kan tahu urusan PAM dan saya membutuhkan itu,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menegaskan, mayoritas nama-nama yang ditunjuk sebagai komisaris maupun pengawas di BUMD adalah orang-orang yang ia kenal dan dinilai memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” tutup Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Sahrin Hamid masuk ke dalam jajaran komisaris baru Jakpro. Sahrin yang merupakan juru bicara Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, itu sebelumnya memang menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada 2024 lalu.
VP Corporate Secretary Jakpro, Yeni Widayanti, mengatakan, pergantian dewan komisaris itu ditujukan sebagai upaya penyegaran struktur guna memperkuat tata kelola perusahaan.
“Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” ujar Yeni dalam keterangan pers resmi, dikutip Selasa (5/8/2025).
Selain Sahrin, sejumlah nama familiar lainnya juga muncul dalam susunan dewan komisaris baru Jakpro. Nama-nama itu di antaranya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, sebagai Komisaris Utama.
Selanjutnya, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Kreshna Putra, sebagai Komisaris Jakpro, dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, sebagai Komisaris Jakpro.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Anggun P Situmorang
