tirto.id - Para pemimpin Muslim dianggap bungkam terkait diskriminasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
Mengutip The Independent, Hasnet Lais, akademisi dan peneliti Politik Islam mengungkapkan para pemimpin Muslim sebagai pengkhianatan.
“Keheningan memalukan politisi Muslim terkait kejahatan Cina terhadap Uighur lebih dari sekedar kisah pengkhianatan. Ini adalah kisah tragis tentang bagaimana globalisasi lebih diagungkan daripada hak asasi manusia,” tulis Hasnet seperti dikutip dari The Independent.
Lebih dari satu juta Muslim diduga ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp penahanan di barat Cina. Pemerintah Cina menahan Muslim Uighur dengan alasan memerangi ekstrimisme dan secara paksa menjalani program-program indoktrinasi.
Muslim Uighur dipaksa mempelajari propaganda komunis dan meninggalkan pilar-pilar fundamental Islam dari hal yang paling sederhana. Seperti mengenakan jilbab, menumbuhkan janggut, dan membaca Alquran.
Etnis Uighur menjadi target utama Sinicisasi agama-agama. Sebuah kebijakan yang pernah diterapkan oleh sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo di Tibet untuk mempercepat percepatan politik dan transformasi budaya setempat.
“Informasi tentang mereka dikumpulkan mulai dari pengenalan wajah, kartu identitas, dan sampel DNA. Data itu dimasukkan ke dalam database,” jelasnya.
Ia mengatakan pencapaian Cina diberbagai sektor menutup mata dunia. Negara Muslim juga lebih mementingkan kepentingan ekonomi sebagai agenda global ketimbang soal kemanusiaan etnis Uighur di Xinjiang.
Hasnet menilai pemerintah Muslim gagal mendesak agresi Cina. Jika pemimpin-pemimpin Muslim tidak dapat menghalangi Cina dari penerapan kekuatannya yang keras, serangan-serangan ini akan dianggap sebagai hal biasa. Sekaligus menunjukkan betapa mudahnya hak asasi manusia menjadi korban di era kapitalisme global.
Proyek Cina “One Belt, One Road” yang ambisius untuk mengintegrasikan ekonomi Eurasia melalui perdagangan, telekomunikasi, dan infratruktur telah didukung oleh beberapa negara Muslim. Termasuk negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC).
Sementara itu, Pakistan yang dianggap paling getol membela kaum Muslim di seluruh dunia tampak cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait diskriminasi yang dialami Muslim Uighur.
Melansir SCMP, faktor ekonomi dan politik adalah kekhawatiran utama. Pakistan takut kehilangan investasi yang besar dari Cina. Negeri tirai bambu tersebut telah membiayai proyek-proyek pembangunan besar senilai 75 miliar dolar AS.
Program ini dikenal sebagai Koridor Ekonomi Cina-Pakistan yang merupakan bagian dari upaya untuk merekonstruksi Jalan Sutra bersejarah yang menghubungkan Cina ke seluruh pelosok Asia. Program tersebut telah membawa kemakmuran bagi kenaikan pendapatan rata-rata hidup warga Pakistan.
Penulis Turki Mustafa Akyol juga menyuarakan hal yang sama. Pemerintah Cina dan para penguasa di Timur Tengah menjadikan otoritarianisme sebagai alat untuk menjaga “rumah” tetap rapi.
“Mengapa demikian? Mengapa para pemimpin Muslim, terutama negara Muslim yang sering tertindas bersikap lunak terhadap Cina?” tanya Mustafa dalam opininya di New York Times.
Ia mengatakan, alasan bungkamnya pemimpin Muslim lantaran Cina merupakan mitra utama dari 20 negara yang tergabung dalam OKI. Proyek One Belt Cina menjanjikan keuntungan bagi banyak negara Muslim.
Selain itu, Cina kerap menawarkan bantuan ekonominya kepada sejumlah negara. Pada bulan Juli 2018, The Global Times, media corong Partai Komunis Cina, menuliskan bahwa Beijing akan membantu Turki mengamankan "stabilitas ekonomi" - tetapi dengan syarat Ankara berhenti membuat "pernyataan yang tidak bertanggung jawab soal kebijakan cina terhadap etnis di Xinjiang."
Alasan berikutnya yaitu Cina membungkam umat Islam menggunakan premis bahwa hukum dan ketertiban dapat dipulihkan dengan memberantas musuh-musuh pemerintah dan pengkhianat dalam masyarakat.
Penulis: Isma Swastiningrum
Editor: Yantina Debora
