tirto.id - Aktivis HAM dan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak warisan Gus Dur yang dirusak dan dibenamkan.
Warisan-warisan tersebut berupa hak asasi manusia, demokrasi, kedigdayaan masyarakat sipil, dan independensi NU.
Padahal, kata Pigai, Gus Dur adalah penentang sistem binomial militer sebagai panglima pertahanan dan panglima politik pembangunan. Gus Dur menginginkan militer tidak boleh masuk wilayah sipil.
"Namun, ketika Joko Widodo membuka pintu agar militer memasuki ruang sipil tentu saja melawan dan menentang komitmen Gus Dur. Saya menyaksikan Kementerian Transmigrasi mengembalikan 18 perwira militer yang telah menduduki jabatan sipil yang saat itu panglima TNI adalah Wiranto. Itulah perintah Gus Dur kepada Menteri Transmigrasi Alhilal Hamdi," kata Pigai melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (22/3/2019).
Menurutnya, sistem rotasi Panglima TNI harusnya secara bergilir untuk semua angkatan, namun sayangnya Joko Widodo menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo dari AD di mana seharusnya giliran AU. Joko Widodo, kata dia, telah merusak tatanan yang ada.
Tak hanya itu, ujar Pigai, selama ini Jokowi juga telah melakukan pengekangan kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, pikiran, dan perasaan.
"Berbagai penangkapan terhadap para ulama dan aktivis tentu saja menentang paradigma berpikir Gus Dur," katanya.
"Dan juga, media mainstream yang dikuasai oleh para kelompok kapitalis diintervensi untuk dijadikan sebagai alat pembungkaman, penyampaian informasi artikulator kepentingan penguasa, alat propaganda penguasa untuk melestarikan kekuasaan. Tentu saja bertentangan dengan jiwa dan spirit Gus Dur," tambahnya.
Dan yang terakhir, lanjut dia, yang terpenting untuk diketahui adalah Gus Dur sangat taat betul pada Kittah NU 1926. Ia mengatakan dalam perjalanan politiknya termasuk ketika menjadi Presiden, saat Megawati menggoyang jabatannya, Gus Dur tidak pernah memanfaatkan warga NU termasuk Banser.
"Sangat kontras sekali dengan saat ini, meskipun Joko Widodo bukan orang NU, banyak orang menduga Joko Widodo terlihat semacam memanfaatkan Banser dan NU struktural untuk kepentingan politiknya termasuk merusak Ukhuwah Islamiah (umat Islam lainnya), Insaniah (kami orang Papua, saya, Rocky Gerung,) dan bahkan Wathoniah," katanya.
"Termasuk Ketua Umum Said Aqil secara organisatoris Ketua Rois Am dan Ma'ruf Amin tidak boleh berpolitik dan bertentangan dengan Kittah NU 1926. Kecuali kalau mereka memutuskan masuk PKB," sambungnya.
Ditambah lagi, Pigai menepis klaim beberapa pihak yang mengatakan Joko Widodo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang mengambil orang NU.
"Lupa atau tahu tapi sengaja berbohong, kalau Ibu Mega pernah didampingi oleh Hamzah Haz, juga Hazim Muzadi dalam percalonan Presiden," katanya.
Oleh karena itu, Pigai menyampaikan bahwa tidak ada tautan historis antara Joko Widodo dan NU. Karenanya, ia menilai warga NU tetap diperbolehkan memilih siapa pun di antara dua orang capres.
"Tetapi lebih khusus Prabowo Subianto yang telah puluhan tahun dekat dengan ulama, Gus Dur pun pernah menitipkan untuk warga NU dengan menilai keikhlasan Prabowo untuk bangsa dan negara, apalagi calon yang diusung melalui hasil itjima' ulama," katanya.
"Maka tidak ada jaminan semua suara NU ke Joko Widodo. Oleh karena Joko Widodo adalah seorang Abangan yang mencomot atribut warga NU dan menentang legasi Gus Dur maka dapat dimaklumi seandainya mayoritas warga NU menghukum Joko Widodo dengan tidak memilihnya pada tanggal 17 April 2019," tambahnya lagi.
Natalius Pigai sendiri mengklaim merupakan Staf Khusus Menakertrans 1999-2004 (era Gus Dur), dan pernah dicalonkan PKB untuk DPR RI (saksi Kofifah Indar Prawangsa Ketua Bappilu).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
