Aksi Blokir Situs Oleh Pemerintah, Bermanfaatkah?

tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir platform media sosial Tumblr sejak 5 Maret 2018. Menurut Kominfo, pemblokiran ini diawali dari adanya laporan masyarakat dan hasil patroli siber yang menemukan lebih dari 360 konten asusila pada aplikasi tersebut. Pada 28 Februari 2018, Kominfo mengirim email kepada pihak Tumblr untuk membersihkan platform mereka dari konten negatif dalam waktu 2 x 24 jam.

Namun, karena tidak ada respons, maka sejak 5 Maret 2018 Kominfo resmi melakukan pemblokiran pada 8 Domain Name System (DNS) Tumblr. Sebelumnya, Kominfo juga pernah memblokir Vimeo, Tenor, dan Telegram.

Dalam klarifikasinya, Kominfo berdalih bahwa pemblokiran dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat terkait konten bermuatan negatif dan mengandung unsur pornografi di Vimeo dan juga Tenor —platform penyedia GIF di aplikasi WhatsApp. Sementara, pemutusan akses terhadap Telegram dilakukan karena banyak ditemukan propaganda negatif dan radikalisme. Sebenarnya, pemblokiran situs bermuatan negatif bukan hal baru. Kominfo telah melakukannya terhadap konten negatif melalui Trust Positif sejak 2010.

Dalam menangani situs yang bermuatan pornografi, SARA, narkoba, penipuan, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya, Kominfo menggunakan DNS yang mekanisme pemblokirannya menggunakan tingkatan nama domain, tetapi belum sampai pada URL (content by content). Sehingga, hanya konten dengan situs berbasis domain saja yang dapat dilakukan pemblokiran.

Hingga 2017, konten negatif pornografi yang diblokir Kominfo paling banyak dibanding kategori lainnya. Berdasarkan Database Trust Positif, antara tahun 2014-2017 jenis konten ini menduduki peringkat pertama dengan total 16.574 situs yang diblokir, diikuti oleh perjudian dengan 2.984 situs, dan penipuan sebanyak 1.234 situs. Bila dirinci, jumlah situs yang diblokir terus bertambah seiring tahun.Pada 2014 jumlah pemblokiran baru sebanyak 3.694 situs. Pada 2015 konten itu bertambah hingga mencapai 5.543 situs. Ada sedikit penurunan pemblokiran konten pada tahun 2016 menjadi 5.159 situs, sebelum akhirnya naik lagi pada 2017.

Hal menarik lainnya adalah semakin banyaknya jumlah situs diblokir yang mengandung unsur radikalisme. Pada 2014 tidak ada situs memuat radikalisme yang diblokir, tetapi pada 2015 ada 37 situs berunsur radikalisme yang diblokir. Jumlahnya naik menjadi 48 situs diblokir pada 2016 dan melonjak menjadi 111 situs diblokir. Salah satu hal yang membuat tingginya angka ini karena adanya kerja sama Kominfo dengan Polri untuk memblokir konten-konten di media daring yang dinilai mengandung muatan radikalisme.

Sementara itu, pertumbuhan akses terhadap konten pornografi juga tidak lepas dari semakin mudah dan terjangkaunya akses internet dan pengguna yang bertambah dari tahun ke tahun. Pornhub —platform penyaji konten pornografi— melaporkan bahwa pada 2017 semakin banyak pengguna yang mengakses platform mereka dari perangkat mobile. Pada 2013, akses Pornhub via mobile hanya 45 persen. Angka itu melonjak menjadi 67 persen pada 2017.

India (121 persen), Jepang (115 persen), dan Kanada (65 persen) merupakan tiga negara dengan pertumbuhan mobile traffic terbesar ke situs tersebut. Sementara di Indonesia, pada 2015 milenial menjadi kelompok usia paling banyak mengakses Pornhub, nomor dua di bawah India.

Di Indonesia dan India, harga paket data mobile termasuk murah. Tarif yang dikenakan untuk data broadband (1GB mobile prabayar) per rata-rata GNI per kapita Indonesia adalah 1,45 persen. Lebih murah dari harga di 2015 yaitu 1,53 persen dan harga rata-rata dunia yang dirilis International Telecommunications Union, yaitu 4,3 persen. Sementara India, tarif internet per rata-rata GNI per kapita untuk 1GB data prabayar adalah 3,55 persen pada 2015 dan 2,69 persen% pada 2016. Hal ini yang membuat mudahnya akses terhadap situs pornografi populer.

Soal ini bisa dilihat melalui skor Readiness Subindex dalam laporan The Global Information Technology Report 2016 yang dilansir World Economic Forum. Penilaian sub indeks tersebut mencakup infrastructure, affordability, dan skills. Secara umum, skor Readiness Subindex Indonesia cenderung menurun.

Skor tertinggi dicapai pada 2014 sebesar 4,9. Skor kemudian turun di 2015 menjadi 4,2 dan naik di 2016 menjadi 4,6. Dari ketiga sub indeks, skor tertinggi ada pada sub indeks affordability yang meliputi tarif seluler, tarif internet, dan persaingan sektor internet dan telepon. Skor tersebut sempat turun jauh dari skor 6 di 2014, menjadi 4,3 di 2015 dan naik di 2016 menjadi 5,9. Tingginya sub indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang cukup mudah menjangkau dan mengakses internet.

Sementara sub indeks infrastructure terus menurun dari skor 3,6 di 2014 menjadi 2,9 di 2016. Skor yang cenderung stabil ada pada sub indeks skill. Sub indeks ini mencakup kualitas sistem edukasi, kualitas sistem edukasi bidang matematika dan sains, tingkat partisipasi kotor pendidikan menengah, dan literasi orang dewasa. Pada 2014 dan 2015, skor Indonesia adalah 5,2 dan turun menjadi 5,1 di 2016.

Bila diperhatikan, skor skills Indonesia tidak terlalu rendah. Dari rentang skor 1-7, rata-rata skor skills Indonesia adalah 5. Hal ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia melek digital. Laporan lain yang mengukur literasi di dunia digital adalah The Economist Intelligence Unit (EIU) yang ada pada kategori readiness.

Readiness mencakup tiga hal, yaitu literacy, trust and safety, dan policy. Kategori ini mengukur kemampuan literasi dalam menggunakan internet dengan baik dan positif, pengembangan kebijakan, dan akses kaum perempuan terhadap internet.

Pada kategori ini, Indonesia menempati peringkat 30 dari 75 negara dengan skor 73,5 dari skor total 100. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke empat setelah Malaysia (92,3), Singapura (85), dan Thailand (81,1).

Melihat tingkat literasi media di Indonesia yang tidak begitu tinggi serta terjangkaunya harga paket data, Indonesia cukup rentan terpapar informasi bermuatan negatif di media daring. Tidak heran jika pemerintah melakukan usaha preventif dengan memblokir situs-situs yang dinilai mengandung konten negatif. Namun, perlu diantisipasi bahwa tidak seluruh isi situs yang diblokir berkonten negatif.

Meskipun ada sebagian isi situs yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, platform seperti Tumblr, Vimeo, dan Telegram juga bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat tersebut tentunya tidak bisa diabaikan, apalagi jika belum ada aplikasi yang mumpuni untuk menggantikannya.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih bijak sebelum memblokir situs-situs seperti ini di masa depan. Catatan penting lainnya, aksi blokir ini perlu diimbangi dengan program edukasi dalan berinternet ke masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas literasi masyarakat.