tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan banyak negara miskin di dunia kesulitan mengakses vaksin lantaran tak memiliki cukup uang untuk mengamankan pasokan dari perusahaan farmasi dunia. Sri Mulyani mengatakan timpangnya akses vaksinasi ini bakal memicu persoalan baru bagi dunia.
“Masalah vaksinasi bisa jadi krisis moral dunia,” ucap Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021) mengulang perkataan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang pernah ia simak.
Sri Mulyani melanjutkan, ”Karena negara yang kaya bisa vaksinasi siapa saja dari usia lanjut sampai anak-anak dan muda. Dalam vaksinasi global harusnya ada prioritas. Negara miskin tidak mendapat sama sekali alokasinya.”
Selain krisis moral, Sri Mulyani juga menyebutkan ada bahaya lain yaitu pandemi akan semakin sulit untuk diakhiri. Pasalnya tanpa benar-benar ada jaminan pandemi di dunia dapat tuntas sepenuhnya, maka “akan selalu terjadi kemungkinan penularan.”
Akibat dari timpangnya akses vaksinasi ini, Sri Mulyani tak heran kalau sejumlah negara banyak yang belum memiliki target pelaksanaan vaksinasi. Kalau pun ada, beberapa negara memiliki jadwal jauh di belakang negara-negara barat yang sudah memulai vaksinasi sejak Desember 2020-Januari 2021.
Sepengetahuan dia, AS, Singapura, Perancis, dan Inggris menjadi negara pertama yang telah memulai vaksinasi per Desember 2020. Langkah ini diikuti Indonesia dan India yang memulai vaksinasi pada Januari 2021. Setelahnya ada Malaysia (Februari 2021), Australia (Maret 2021), Thailand (Mei 2021), dan Filipina (Q2 2021).
Melihat kondisi itu, Sri Mulyani menjelaskan Indonesia relatif beruntung karena dapat memperoleh urutan lebih awal dalam vaksinasi. Pemerintah pun telah mengganggarkan Rp43 triliun pada APBN 2021 untuk keperluan vaksinasi dan jumlah ini masih bisa bertambah lagi.
“2021 vaksin sudah sebagian dianggarkan. Jumlahnya Rp43 triliun bahkan dengan silpa bisa lebih dari Rp50 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
