tirto.id - Pada zaman revolusi, sebagian kaum pro Republik di Kalimantan Timur mendapatkan senjata dari tentara Australia saat melucuti tentara Jepang. Sebagian lagi justru mendapatkannya langsung dari orang Jepang. Para pembesar Jepang di Samarinda menyerahkan senjatanya kepada pemuka Indonesia seperti Sangadji, dokter Soewadji, dan dokter Soewondo.
“Akan tetapi kemudian oleh Sri Sultan Kutai Parikesit diperintahkan agar supaya senjata tersebut diserahkan kepada pembesar-pembesar Belanda,” tulis Hassan Basry dalam Kisah Gerilya Kalimantan dalam Revolusi Indonesia 1945-1949 (1961:64).
Menurut Hassan Basry, tentara Australia ingin senjata-senjata itu jatuh ke tangan orang Indonesia daripada ke tangan orang Belanda. Sementara Ooi Keat Gin dalam Post-War Borneo, 1945-1950: Nationalism, Empire and State-Building (2013:133) menyebutkan bahwa Sultan Aji Muhammad Parikesit tidak secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Republik, berbeda dengan saudara tirinya, Aji Pangeran Pranoto, yang terang-terangan mendukung perjuangan Republik. Pendukung Indonesia dari lingkaran keluarga bangsawan Kutai lainnya adalah Fahrul Baraqbah.
Kalimantan Timur yang diduduki Belanda, sempat hendak dijadikan negara federal. Sultan Parikesit termasuk satu dari sekian tokoh feodal Kalimantan yang diundang ke Jakarta atas prakarsa Belanda. Dalam buku Republik Indonesia: Kalimantan (1953:56) disebutkan, pertemuan itu membicarakan soal negara Kalimantan secara detail.
Sultan Hamid Alkadrie dari Kesultanan Pontianak dan Sultan Parikesit disebut-sebut akan menjadi Kepala atau Wali Negaranya. Kala itu, Sultan Hamid yang usianya lebih muda dari Sultan Parikesit dan berpengaruh di kalangan orang Belanda, tampak mendominasi. Namun, tak ada kata sepakat tentang siapa yang paling dipercaya sebagai Wali Negara. Akhirnya tak ada negara federal yang membawahi daerah bekas Hindia Belanda di Kalimantan.
Di masa revolusi, semangat anti tentara pendudukan Belanda dan dukungan kepada Republik tumbuh di kalangan rakyat jelata. Sementara raja-raja di Kalimantan lebih sering didekati NICA Belanda. Pada Agustus 1947, Dewan Kalimantan Timur diresmikan. Di dalamnya terdapat daerah Swapraja Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir.
Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Kalimatan Timur pun menjadi bagian Republik Indonesia. Meski demikian, daerah-daerah swapraja di dalamnya masih ada. Sultan Parikesit hanya jadi Sultan di Swapraja Kutai dan secara administratif menjadi bawahan Gubernur Kalimantan Timur.
Ketika era Demokrasi Terpimpin, tepatnya pada 21 Januari 1960, Kesultanan Kutai dianggap bubar sebagai daerah swapraja dan hanya menjadi kabupaten. Sultan Parikesit pun menjadi orang biasa, karena dia bukan Bupati Kutai, melainkan Aji Raden Patmo.
Dari Serang ke Tenggarong
Parikesit adalah cucu Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang berkuasa di Kutai dari 1863 hingga 1839. Ayahnya, Sultan Aji Muhammad Alimuddin, bertakhta dari 1899 hingga 1910. Nama kecil Parikesit adalah Aji Kaget, dan nama lainnya Aji Enjei Reni.
“Ketika ayahnya meninggal pada 1910, Parikesit masih berusia 15 tahun dan sedang belajar di OSVIA Serang,” tulis Burhan Magenda dalam East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy (2010:32-33).
Dari 1910 hingga 1920, pamannya menjadi wali. Dan setelah berkuasa sejak 1920, anggota kabinet Parikesit adalah orang-orang yang dulu jadi kabinet ayahnya dan kekuasaannya pun mapan.
Pemerintah kolonial, masih menurut Magenda, telah mengurangi gaji Sultan yang semula 25 ribu gulden menjadi 7 ribu gulden. Meski demikian, dia masih tetap kaya, karena ada pemasukan 5 persen dari konsesi minyak dan batubara, juga pemasukan dari hasil hutan di Bongan dan Bengalon. Untuk membiayai kabinetnya, setiap tahun pemerintah kolonial memberi 16,5 ribu gulden. Setiap bulan, Sultan Parikesit menghabiskan 10 ribu gulden untuk berbagai keperluan. kala itu, dia salah satu sultan terkaya di Hindia Belanda.
Seperti kebiasaan raja-raja lainnya, Parikesit punya banyak istri. Menurut laporan Tempo (06/09/1975), di hari tuanya dia hidup bersama Aji Ratu Zubaidah Purbaningrat. Meski begitu, Parikesit yang saat itu sudah berusia 80 tahun, juga ditemani dua selirnya yang masih muda-muda: Mari dan Dayang Hadi.
Semasa muda di Serang, Parikesit pernah punya hubungan asmara dengan Raden Ajeng Hasanah, yang kemudian dinikahinya. Kiblat keraton pun secara kultural ikut Kesultanan Serang, Banten. Hasanah pernah diboyong ke Kutai yang berpusat di Tenggarong. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Parikesit lalu menikahi Aji Ratu Bariah yang melahirkan Aji Pangeran Prabu. Tahun 1975 itu, masih menurut laporan Tempo, Parikesit masih tampak kokoh, rajin salat Subuh, dan sering berkeliling kota Tenggarong dengan naik sepeda motor bebek merek Honda. Kadang-kadang seorang selir dia bonceng.
Di zaman Orde Baru, Parikesit tinggal di rumah biasa, bukan di istana yang dibangun pada 1936 yang belakangan dijadikan Museum Mulawarman. Di masa ketika tak lagi menjadi sultan, Parikesit pernah bersengketa dengan keponakannya, Aji Abbas, terkait harta warisan. Di masa-masa setelah Demokrasi Terpimpin, perekonomian Parikesit dan keluarganya hancur. Sejumlah benda kesultanan dijual kepada orang asing, termasuk kepada orang Amerika Serikat yang memborong barang antik dan mengangkutnya dengan tiga helikopter.
Saat Kodam Mulawarman dipimpin oleh Hario Kecik, Parikesit kehilangan semua usaha dan barang-barang antik keluarganya. Hario Kecik punya reputasi sebagai jenderal yang tidak suka feodalisme. Bahkan beberapa saudara Parikesit ditahan dan baru bebas setelah Jenderal Soemitro menjadi panglima di Kodam Mulawarman.
Parikesit wafat pada 22 November 1981 dalam usia 86 tahun. Di era Reformasi, Kabupaten Kutai dipecah menjadi Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Pada 1999, Kesultanan Kutai dihidupkan lagi, tetapi hanya sebagai kerajaan kultural, dan anak Parikesit yakni Aji Pangeran Prabu sebagai Sultan dengan gelar Haji Aji Muhammad Salehuddin II, dan tutup usia pada 2018. Setelah itu, Sultan Adji Muhammad Arifin kemudian naik takhta.
Editor: Irfan Teguh
