tirto.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah segera mencabut pembatasan akses media sosial.
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim mengatakan, kebijakan pembatasan akses media sosial bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Kemudian, kata dia, pembatasan tak sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
"Meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi," kata dia melalui rilis kepada Tirto, Kamis (23/5/2019).
Sasmito juga mengatakan, pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk demi melindungi kepentingan umum.
Namun, lanjut Sasmito, pembatasan akses medsos juga menghalangi hak masyarakat terhadap kebutuhan mendapat informasi yang benar.
Menurut Sasmito, AJI menolak provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.
Pemerintah, kata dia, juga bisa meminta tanggung jawab kepada penyelenggara media sosial untuk menanggulangi hoaks melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan, dasar pembatasan akses medsos merujuk UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut Wiranto, pembatasan medsos demi keamanan nasional dan mencegah hoaks yang menyulut disinformasi yang menyulut kericuhan.
Wiranto menyebut, waktu pencabutan pembatasan medsos tak bisa dipastikan, sehingga bergantung situasi keamanan.
Editor: Agung DH
