tirto.id - Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pihak perbankan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021). Dalam pertemuan yang juga didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jokowi pertama ingin agar kredit UMKM tembus 30 persen pada 2024.
"Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di 2024," kata Airlangga usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun Jokowi menegaskan angka 30 persen adalah angka nasional. Jokowi tidak memaksa semua bank harus menyediakan 30 persen untuk UMKM. Ia mengatakan, Jokowi paham bahwa setiap bank punya spesialisasi masing-masing seperti BRI yang fokus hingga 70 persen maupun bank yang lebih kepada korporasi.
Kedua, perbankan mengajukan rancangan soal Non Performing Loan. Airlngga menuturkan, beberapa bank rata-rata selama ini punya pencadangan secara nasional mencapai 150 persen. Akan tetapi, pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK, dan perpajakan. Ia beralasan, perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran pajak, perhitungan pajak dan Jokowi mengaku akan membahas lebih lanjut.
Ketiga adalah masalah perbankan Himbara. Beberapa perbankan menghapusbukukan masalah UMKM akibat bencana, tetapi bank pemerintah tidak bisa menghapus hak tagih. Jokowi pun meminta agar masalah UMKM yang masih ada masalah tunggakan agar bisa diselesaikan.
"Selanjutnya, Bapak Presiden juga menyoroti dan mengapresiasi penambahan kredit yang sudah meningkat menjadi 0,6 persen, namun Bapak Presiden meminta agar angkanya terkait dengan penyaluran kredit ditingkatkan lagi," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, "Situasi hari ini situasi perbankan, dari segi NPL relatif rendah dan juga tadi disampaikan POJK sudah diperpanjang sehingga restrukturisasi itu diberikan kepada para kreditur bisa sampai dengan Maret 2023."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
