tirto.id - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan diskusi dengan warga Kalijodo terkait rencana penertiban wilayah yang selama ini identik sebagai area lokalisasi itu. Gubernur DKI Jakarta ini mempersilakan apabila para penghuni Kalijodo melancarkan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kebijakannya.
Ahok menandaskan bahwa kawasan Kalijodo adalah tanah milik negara yang seharusnya digunakan untuk kawasan hijau. Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menyatakan tidak akan berkompromi terkait pengembalian fungsi lahan Kalijodo.
"Dialog dengan warga (Kalijodo) tidak akan kami lakukan, karena warga Kalijodo memang sudah menduduki lahan hijau milik negara. Ada atau tidak ada dialog, warga Kalijodo pasti tidak mau ditertibkan. Jadi, lebih baik tidak ada dialog," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).
"Kalau warga Kalijodo mau demo, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Banyak juga yang menggelar demo. Saya tidak keberatan," lanjutnya.
Kendati tidak membuka ruang diskusi, namun Ahok atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan opsi sebagai imbal-balik terkait relokasi, salah satunya adalah penyediaan rumah susun (rusun) yang bisa ditinggali warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI Jakarta.
"Warga yang tinggal di kawasan-kawasan yang ditertibkan itu kami pindahkan ke rusun-rusun yang ada di Jakarta. Akan tetapi, rusun hanya diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP DKI. Kalau tidak punya KTP DKI, maka kami pulangkan ke kampung halamannya masing-masing," papar Ahok.
Selain itu, Ahok juga berjanji akan memfasilitasi warga Kalijodo yang berminat untuk membuka usaha dagang. "Terutama bagi warga yang punya KTP DKI Jakarta, kami akan kasih kesempatan berdagang,” ucapnya.
“Kami akan serahkan ke PD Pasar Jaya dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI," tutup Ahok.
