Ahok Jadi Dirut BUMN Pertamina atau PLN?

tirto.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menyambangi kantor Kementerian BUMN sekitar pukul 09.38 pagi ini. Usai pertemuan, ia mengaku mendapat tawaran untuk mengisi salah satu posisi di perusahaan pelat merah.

Belum ada penjelasan soal posisi yang ditawarkan kepada politikus PDI Perjuangan tersebut. Tetapi yang jelas, empat BUMN kini tengah mencari direktur utama (Dirut) baru yakni: PT PLN (Persero) Tbk, MIND ID (Mining Industry Indonesia), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Hingga saat ini posisi Dirut PLN masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani, setelah Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I. Kursi Dirut MIND ID dan Bank Mandiri kosong karena dua pimpinannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk menjadi menjadi wakil menteri BUMN.

Sementara posisi Dirut BTN kosong setelah Suprajarto yang terpilih menjadi Dirut menyatakan mengundurkan diri dalam RUPSL beberapa waktu lalu.

Selain empat BUMN tersebut, jabatan teras PT Pertamina (Persero) juga dikabarkan bakal mengalami perombakan. Pertimbangannya adalah beban yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengebut proyek kilang. Salah satunya, kerja sama pengembangan Kilang Cilacap yang tak kunjung tuntas dengan calon investor Saudi Aramco.

"Mengenai hasil pembicaraan Saudi Arabia dan Indonesia mengenai Aramco dan Pertamina. Nah, hal-hal ini harus kita review," ujar Erick di Kementerian BUMN, Rabu dua pekan lalu (23/10/2019).

Erick sendiri sudah menyampaikan tiga nama kandidat Dirut BUMN kepada Presiden Kemarin, Selasa (12/11/2019) dan telah diproses oleh Tim Penilai Akhir. Tiga nama tersebut disodorkan untuk menempati posisi Dirut MindID, BTN dan Mandri. "Nanti tunggu keputusannya mungkin satu dua hari," kata Erick.

Rekam Jejak Bisnis Ahok

Meski tak punya rekam jejak memimpin perusahaan BUMN, pengalaman Ahok sebagai pengusaha terbentang sejak lulus dari Uiversitas Trisakti. Ia mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insinyur geologi) pada tahun 1989.

Di kampung halamannya, Belitung Timur, ia mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Bisnis itu ia jalankan selama dua tahun. Hasilnya ia pakai untuk melanjutkan kuliah ke tingkat magister dengan mengambil jurusan manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta.

Dia juga sempat mejabat sebagai asisten presiden direktur bidang analisa biaya dan keuangan PT Simaxindo Primadaya, Jakarta (1994-1995) dan Direktur PT Nurindra Ekapersada di Belitung Timur (1992-200).

Pertamina atau PLN?

Peneliti bidang ekonomi kelistrikan UGM Fahmy Radhy menilai, sikap Ahok yang reformis dan transparan tepat untuk memimpin perusahaan sekelas PLN.

Sementara jika melihat latar belakangnya sebgai insinyur Geologi, Ahok juga dinilai cukup mampu ditempatkan di Pertamina atau Inalum. Namun ia khawatir jabatan sebagai politkus menyandra Ahok ketika menjabat Dirut.

"Sebagai gubernur dia dorong transparansi dan perbaikan sistem. Perombakan besar-besaran saya kira di PLN. Tapi jangan taruh langsung di situ. Kalau mau bumn strategis di PTPN dulu misalnya. Baru setelah itu kalau berhasil ke PLN atau Inalum yang pengelolaan uangnya lebih besar," kata Fahmy kepada reporter Tirto, Rabu (13/11/2019).

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, PLN membutuhkan Dirut yang visioner, profesional, dan punya pengalaman mengelola atau terlibat dalam bisnis power utility.

Karena itu, menurutnya, Menteri BUMN perlu memberikan prioritas pada sosok direksi dari internal PLN yang memahami bisnis proses PLN tetapi cukup visioner.

"Ahok lebih cocok di BUMN karya yang bisnisnya infrastruktur dan konstruksi. Dia juga punya pengalaman di bisnis itu. Untuk PLN saya nilai kurang cocok, baik kompetensi maupun management style-nya," ucap Fabby kepada reporter Tirto.

Selain itu untuk posisi Dirut Pertamina, kata dia, dibutuhkan sosok yang paham proses bisnis sektor Minyak dan Gas (Migas). Hal ini penting untuk mendukung perusahaan tersebut melakukan transformasi bisnis di tengah tantangan-tantangan yang cukup berat.

"Saya kira sebaiknya Menteri BUMN perlu menyampaikan kriteria-kriteria yang menurut dia perlu dimliki calon Dirut. Perlu diingat, BUMN ini perusahaan milik negara, bukan milik pemerintah atau menteri," tuturnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Ahok bakal ditempatkan di salah satu perusahaan strategis di BUMN. Namun ia tak menjelaskan detail nama perusahaan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa perusaahaan yang ditawarkan kepada Ahok bergerak di sektor energi.

"BUMN soal [sektor] energi, PLN, atau apa pun namanya itu. Kami belum tahu," ujarnya di Kementerian BUMN Rabu (11/3/2019).