tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran soal isu KTP ganda di DKI Jakarta dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Jika pun benar-benar ada, maka ia tidak akan segan-segan untuk mempidanakannya.
"Udah kita cek, tapi ternyata itu bohong," kata Ahok saat blusukan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (5/4/2017).
Ia memastikan, timnya akan turun langsung dan mengawasi saat pencoblosan. Tim tersebut akan siaga di TPS-TPS yang ada dan akan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan, termasuk adanya pemilih yang ganda.
"Makanya, nanti kalau di TPS ada saksi-saksi lihat yang mencurigakan, segera laporkan, karena kita ada tim satgasnya," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun tidak tanggung-tanggung akan memroses pihak yang ketahuan melakukan tindak kecurangan kepada penegak hukum. "Mencurigakan kita cek, ketahuan kita pidanain," ancam Ahok.
Dosen politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menduga, kemunculan isu KTP ganda berkaitan dengan urusan e-KTP. Ia menilai, tidak selesainya masalah e-KTP bisa menjadi salah satu celah kecurangan dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Celah kelemahan Daftar Pemilih Tetap [DPT] ada pada fakta bahwa proses e-KTP belum tuntas. Ini potensi kecurangan paling halus yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," ujar Ubedilah saat berbincang dengan Tirto, Minggu (5/4/2017).
Ubedilah mengatakan, pada manipulasi data pemilih, praktik kecurangannya bisa melalui mobilisasi 'pemilih siluman' saat pemilu 15 Februari mendatang. Pemilih siluman itu bisa saja berasal dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yg sudah tidak valid (meninggal, pindah,dan lainnya) atau punya KTP ganda.
Menurut Ubedilah, pemerintah perlu mengecek kebenaran soal foto KTP ganda serta lokasi KTP ganda itu ditemukan. "Jika temuan KTP ganda tersebut benar maka membenarkan analisis saya bahwa itu terjadi karena ada peluang dari celah urusan e-KTP yang belum selesai," tuturnya.
Ubedilah mengatakan, kemunculan foto tersebut di media sosial sebagai peringatan bagi masyarakat. Ia pun menilai kasus ini perlu ditangani secara serius oleh pihak berwajib.
"Perlu tidak perlu itu dalam masa kampanye seringkali ditentukan oleh seberapa besar manfaatnya bagi paslon [pasangan calon] jika dilaporkan. Lebih dari itu, jika foto KTP ganda itu bohong saya kira penegak hukum perlu mengusut. Tetapi jika benar, itu tugas KPU [Komisi Pemilihan Umum] untuk menjelaskan," ujar Ubedilah.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengatakan, kepolisian akan mendalami dugaan kemunculan KTP ganda. Mantan Kapolda Jabar ini mengaku tengah memantau lebih lanjut. "Itu sedang kita dalami karena itu bisa terjadi juga," ujarnya di Warakas, Jakarta, Minggu (5/4/2017).
Saat ini, kepolisian juga mendalami tentang laporan KPUD DKI Jakarta terkait adanya akun yang menuding lembaga pimpinan Sumarno itu berpihak. Iriawan mengatakan, satuan reskrimsus Polda Metro Jaya tengah memroses laporan KPUD DKI Jakarta. Untuk masalah KTP ganda, ia mengaku akan ada penjelasan besok.
"Mungkin itu besok akan kami jelaskan melalui pak kabid humas [Kombes Argo Yuwono]," ujar Iriawan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara