tirto.id - Kementerian Kesehatan mengklaim kondisi tempat tidur pasien di Indonesia berada di angka 64,10 persen. Akan tetapi, 9 provinsi tercatat pemanfaatan tempat tidurnya di atas rata-rata, salah satunya DKI Jakarta, kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir.
"Itu adalah secara nasional. Namun demikian terdapat 9 daerah provinsi yang tingkat pemanfaatan tempat tidurnya berada di atas rata-rata," kata Kadir dalam acara daring yang ditayangkan di Youtube Kementerian Kesehatan, Senin (28/12/2020).
Kadir mencatat, pemanfaatan tempat tidur di Provinsi Banten berada di posisi 85 persen, DKI berada pada posisi 84 persen, Jawa Barat (83 persen), DI Yogyakarta (82 persen), Kalteng (79 persen), Jawa Timur (77 persen), Jawa Tengah (76 persen), dan Sulawesi Selatan sudah berada pada posisi 69 persen.
Kadir mengatakan, ke-9 provinsi ini sudah masuk kategori zona merah karena kondisi tempat tidur yang digunakan di atas rata-rata. Kemenkes khawatir rumah sakit yang tempat tidur berada di atas 70 persen akan mempengaruhi pelayanan kesehatan dan khawatir tidak terlayani.
"Bahkan kemungkinan akan ada pasien yang tidak bisa dirawat di rumah sakit dan tentunya implikasinya adalah tenaga kesehatan kita juga akan capek, fatigue kelelahan dan tentunya ini akan berdampak pada pelayanan kita yang tidak optimal, pelayanan kita yang tidak maksimal dan akhirnya menyebabkan angka kematian menjadi tinggi," kata Kadir.
Khusus masalah ketersediaan tempat tidur di DKI Jakarta, Kemenkes mendorong ada distribusi pasien. Ia mengatakan, tempat tidur isolasi COVID-19 di Jakarta mencapai 85,16 persen, sementara pasien dirawat 79,30 persen.
Akan tetapi, ada rumah sakit yang justru memiliki tempat tidur cukup seperti rumah sakit TNI-Polri, rumah sakit BUMN hingga rumah sakit milik pemerintah daerah.
"Oleh karena itu maka kami harapkan nantinya tentunya rumah sakit-rumah sakit yang masih kurang ulitity, BOR masih rendah itu masih dapat menampung lemparan pasien dari rumah sakit-rumah sakit umum," kata Kadir.
Di luar DKI, Kadir mengatakan, Kemenkes menginstruksikan kepada kepala dinas dan direktur rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur. Ia mengaku sudah menerbitkan surat edaran untuk meminta rumah sakit menambah kapasitas 30-40 persen tempat tidur untuk penanganan COVID-19.
"Kami dari Kemenkes telah menerbitkan surat edaran kepada semua kepala dinas kesehatan seluruh Indonesia dan juga kepada semua kepala direktur utama rumah sakit untuk melakukan penambahan tempat tidur sekitar 30-40 persen dari tempat tidur yang ada sekarang. Ini tentunya kami harapkan penambahan itu untuk ruang isolasi dan tentunya untuk ruangan ICU," kata Kadir.
Sementara itu, sebanyak 34 rumah sakit kritis di bawah Kementerian Kesehatan sudah menambah 1.297 tempat tidur yang bisa digunakan di provinsi dan kabupaten/kota. "Tapi untuk khusus rumah sakit Jabodetabek, rumah sakit kritikal di bawah Kementerian Kesehatan itu mampu melakukan penambahan tempat tidur sekitar 497 tempat tidur," kata Kadir.
Kadir berharap, para direktur rumah sakit menerapkan buku panduan penanganan COVID-19 revisi kelima dengan baik. Ia ingin pasien suspek, pasien positif tanpa gejala dan positif gejala ringan cukup isolasi mandiri; pasien gejala sedang bisa diisolasi mandiri atau di rumah sakit; sementara pasien berat dan kritis langsung mendapatkan penanganan di rumah sakit. Pasien gejala berat keluar pun harus menunggu hingga hari ke-10 dan 3 hari bebas demam serta menjalani tes dengan hasil negatif.
"Kalau hal ini dilaksanakan dengan baik oleh para direktur utama rumah sakit, buku panduan ini dijadikan pedoman dalam penanganan pasien rumah sakit, maka tentunya kita mengharapkan pasien yang akan masuk ke RS tidak akan terlalu penuh. Dengan demikian masih ada kesempatan buat kita untuk memberikan layanan yang terbaik," kata Kadir.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
