Menuju konten utama

8 Fraksi DPR Pro Pemilu Terbuka akan Respons Pernyataan Denny

Perwakilan delapan fraksi DPR pendukung sistem proporsional terbuka akan melakukan konpers sore ini menanggapi pernyataan Denny Indrayana.

8 Fraksi DPR Pro Pemilu Terbuka akan Respons Pernyataan Denny
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama pimpinan delapan fraksi memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya beserta 8 fraksi partai pendukung sistem Pemilu terbuka akan melakukan konferensi pers pada sore ini.

Doli menyebut konferensi pers tersebut dilakukan untuk menyampaikan tanggapan atas dugaan bocornya informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana.

"Barusan ada pertemuan 8 fraksi yang diwakil oleh ketua fraksi masing-masing. Nantinya, jam 4 sore kita akan press conference di Nusantara III," kata Doli di Gedung DPR RI pada Selasa (30/5/2023).

Dirinya merasa apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana adalah hal yang mendesak untuk disikapi segera. Dia khawatir apabila tidak ada penyikapan serius dari para fraksi di DPR dapat berimbas pada perubahan pasal di MK.

"Kami konsisten tetap mendukung bahwa Pemilu 2024 ini harus dilaksanakan dengan sistem terbuka," tegasnya.

Meski demikian, Doli berusaha yakin bahwa para hakim konstitusi tetap independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Terlebih, pada 2008 MK telah memutuskan untuk melaksanakan Pemilu dengan sistem terbuka.

"Para sembilan hakim konstitusi itu tetap akan menjaga marwah MK yang pernah memutuskan sistem Pemilu di tahun 2008. Saya kira itu adalah keputusan resmi konstitusi. Saya kira kalau berubah nanti akan ada banyak pertanyaan kenapa hal yang sama yang sudah final diubah lagi," tegasnya.

Selain itu, 8 fraksi yang ada di DPR merasa keberatan bila MK mengubah sistem pemilu di saat tahun politik telah berlangsung. Partai politik akan keberatan untuk melakukan sosialisasi kepada para pemilih di masing-masing dapil.

"Jadi kita harus melibat bahwa mengubah secara tiba-tiba di tengah perjalanan akan menimbulkan implikasi yang tidak sedikit. Jadi kalau memang tiba-tiba diubah menjadi tertutup kita hanya punya waktu 8 atau 7 bulan. Kita juga keberatan untuk mengubah mindset masyarakat dari yang terbiasa terbuka menjadi tertutup," ungkapnya.

Baca juga artikel terkait SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Maya Saputri