Indeks Sistem Proporsional Terbuka

Tudingan Denny Indrayana sempat menuai polemik karena dianggap “mendiskreditkan” hakim MK sebagai penjaga muruah konstitusi.

Berikut adalah kekurangan dan kelebihan sistem Pemilu proporsional terbuka.

MK dinilai konsisten dengan yurisprudensi yang telah dibuatnya bahwa sistem dan teknis pelaksanaan pemilu merupakan open legal policy.

MK akan bacakan putusan proporsional Pemilu pada 15 Juni 2023, sistem terbuka atau tertutup?

Perwakilan delapan fraksi DPR pendukung sistem proporsional terbuka akan melakukan konpers sore ini menanggapi pernyataan Denny Indrayana.

Jokowi menyerahkan kepada partai untuk memilih sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Keterangan PDIP terpisah dari mayoritas fraksi di DPR terkait sidang uji materi UU Pemilu di MK.

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

Hamda Zoelva sebut pengalaman 4 kali pemilu, tidak juga memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

JK menyebut sistem Pemilu proporsional tertutup yang saat ini diterapkan sudah cukup baik kendati terdapat sejumlah kekurangan.

Hasto sebut PDIP yang tak hadir dalam pertemuan itu karena memilih menghormati apa pun putusan MK terkait sistem pemilu.

Airlangga sebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan sesuai Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Pertemuan sejumlah ketua umum parpol di Jakarta hari ini membahas penolakan mereka soal sistem proporsional tertutup.

PPP tak hadir dalam silaturahim partai parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena sedang harlah di Jogja.

Sistem proporsional terbuka memiliki cela, tapi bukan berarti kembali ke masa lama. Apalagi partai adalah institusi yang tidak dipercaya.

Saat ini yang sudah mengajukan diri adalah Nasdem dan PSI. Keduanya tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup.

Gus Yahya berpendapat Pemilu dengan proporsional tertutup mengurangi hak pemilih, karena itu ia lebih setuju dengan sistem terbuka yang sekarang ini ada.

Nasdem menyebut perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tidak mewakili sikap partai.

Kecuali PDIP, fraksi-fraksi di DPR RI yang ikut teken merasa resah bila sistem pemilu harus berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.