Menuju konten utama

Jokowi Tegaskan Tak Beri Instruksi Pemilu Proporsional Tertutup

Jokowi menyerahkan kepada partai untuk memilih sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Jokowi Tegaskan Tak Beri Instruksi Pemilu Proporsional Tertutup
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri perayan HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (31/1/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan arahan untuk mendukung pelaksanaan proporsional tertutup. Ia mengklaim hal itu tidak mungkin karena bukan ketua partai.

"Ndak ndak. Saya bukan ketua partai," kata Jokowi di BSD, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Jokowi menegaskan bahwa setiap sistem memiliki kelemahan. Ia menyerahkan semua kepada partai.

"Kalau dilihat terbuka itu ada kelebihan ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih. Itu urusan partai," kata Jokowi.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku belum mendengar kabar soal proporsional tertutup. Akan tetapi, mereka menegaskan bahwa pemilu tetap proporsional terbuka.

"Kami tegaskan ya bahwa kami menghendaki, kami menghendaki pemilu itu tetap sistemnya proporsional terbuka. krn itu adlh kehendak dari demokrasi yang telah kita laksanakan sudah beberapa periode ini," kata Eddy di BSD, Banten, Jumat.

Eddy menegaskan, sistem proporsional terbuka menunjukkan transparansi antara pemilih dengan calon legislatif. Alhasil, pemilih dan calon legislatif saling tahu satu sama lain.

Hal ini berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Kalau itu proporsional tertutup, kata Eddy, pemilih tidak mengetahui siapa calon yang akan kemudian duduk merepresentasikan mereka dan bagi calon legislatif yang akan duduk nanti ya dia bertanggung jawab kepada partai, bukan kepada konstituen.

"Jadi kami ingin supaya Demokrasi ini justru berkualitas lebih baik lagi sehingga kita perlu penguatan sistem demokrasi kita tetap berdasarkan sistem proporsional terbuka. kalau pun ada permasalahan terkait money politic, biaya politik mahal itu ya kita kuatkan penegakan hukumnya tapi bukan berarti kita mengubah sistemnya," kata Eddy.

Ia pun mengklaim belum mendengar soal keriuhan masalah proporsional terbuka dan tertutup di DPR. Akan tetapi, ia meminta publik untuk mengikuti proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Pokoknya kan kita hormati proses yg sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi kita ikuti tetapi kita sampaikan kepada publik agar publik juga bisa ikut mengawal prosesnya agar sistem demokrasi yang kita miliki saat ini tinggal dikuatkan tidak perlu mengubah sistemnya," kata Eddy.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Mardiono tidak menyoalkan Pemilu berjalan secara proporsional terbuka atau tertutup. Ia menilai, PPP siap menghadapi sistem manapun.

"Jadi PPP itu mau proporsional terbuka atau tertutup, PPP selalu siap," kata Mardiono di lokasi yang sama.

Mardiono menyebut PPP telah berpengalaman ikut pemilu. Mereka sudah 10 kali ikut pemilu dan akan menghadapi kali pemilu era reformasi ke-5 di pemilu 2024. Oleh karena itu, PPP siap hadapi segala sistem pemilu.

"Jadi kami mempunyai pengalaman banyak apakah itu proporsional tertutup, atau semi tertutup, atau semi terbuka, PPP siap," kata Mardiono.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - News
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri