tirto.id - Sebagian besar warga Australia telah memilih untuk mendukung pernikahan sesama jenis dalam sebuah survei bersejarah. Meski tidak mengikat, survei ini membuka jalan bagi Parlemen untuk secara legal mengakui penyatuan pasangan gay dan lesbian.
Dari 12,7 juta warga Australia yang mengambil bagian dalam survei tersebut, sebanyak 61,6 persen memilih 'Ya' dan 38,4 persen memilih 'Tidak', demikian yang diumumkan pejabat setempat pada Rabu pagi. Tingkat artisipasi pun tinggi, dengan 79,5 persen orang Australia di usia pemilih ikut ambil bagian.
"Orang-orang Australia telah berbicara, dan mereka sangat tinggi memilih 'Ya' untuk kesetaraan pernikahan," kata Perdana Menteri Malcolm Turnbull seperti dilansir New York Times.
"Mereka memilih 'Ya' untuk keadilan, mereka memilih 'Ya' untuk komitmen, mereka memilih 'Ya' untuk cinta," lanjut Turnbull.
Hasil pemilihan suara diumumkan sementara pendukung hak sesama jenis berkumpul di acara publik di kota-kota di seluruh negeri untuk menonton berita tersebut. Kerumunan terbesar, di Prince Alfred Park di Sydney, bersorak sorai saat berita diumumkan
"Ini momen paling membanggakan kami sebagai seorang gay dan lesbian Australia," kata Chris Lewis (60), seorang seniman dari Sydney, yang melambaikan bendera pelangi besar yang dia beli di San Francisco sekitar 30 tahun yang lalu. "Akhirnya saya bisa bangga dengan negara saya."
Annika Lowry (42) yang membawa anak perempuannya yang berusia 4 tahun ke perayaan tersebut, mengatakan pada New York Times bahwa pemungutan suara "bukan hanya tentang kita, ini untuk anak-anak kita, sehingga mereka tahu kesetaraan itu penting."
Alex Greenwich, anggota parlemen negara bagian dari New South Wales dan wakil ketua Australian Marriage Equality, sebuah kelompok advokasi, mengatakan bahwa pemungutan suara "menunjukkan bahwa orang Australia benar-benar berkumpul untuk mendukung pasangan gay dan lesbian dan telah menyuarakan bahwa setiap orang seharusnya mampu memiliki kebebasan untuk menikah. "
Ketika menyerukan survei nasional ini, Perdana Menteri Turnbull meminta dukungan publik untuk perubahan kebijakan sosial terhadap isu pernikahan sesama jenis yang ditentang oleh banyak anggota Partai Liberal kanan utamanya.
Turnbull memilih 'Ya', dan mendesak warga Australia lainnya untuk melakukannya sebagai persoalan keadilan, berusaha untuk menolak oposisi dari anggota partai yang paling kanan.
"Komitmen saya adalah memberi setiap orang Australia suara mereka," kata Turnbull setelah hasilnya diumumkan. "Itu sudah selesai, mereka sudah bicara."
Dia menambahkan: "Sekarang terserah kita, di sini di Parlemen Australia, untuk melanjutkannya, untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang Australia, dan menyelesaikan ini, tahun ini, sebelum Natal.”
Dean Smith, seorang senator federal dari Partai Liberal sayap kanan, yang juga seorang gay, mengatakan bahwa dia akan segera memperkenalkan sebuah undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Dia mengatakan pada Selasa (14/11/2017) bahwa dia yakin memiliki suara untuk mengeluarkan undang-undang di Senat dan mengirimkannya ke majelis rendah parlemen untuk mendapatkan persetujuan.
Sementara itu, Lyle Shelton, seorang lobbyist penganut Kristen, mendukung kampanye "Tidak" yang paling blak-blakan. Ia mengatakan bahwa dia dengan enggan "menerima keputusan demokratis."
"Jutaan orang Australia akan selalu percaya kebenaran tentang pernikahan, bahwa itu antara satu pria dan satu wanita," kata Shelton. "Butuh waktu bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun, untuk memenangkannya kembali."
Catatan yang mengangkat isu pernikahan sesama jenis lewat pemungutan suara secara global masih beragam.
Pada tahun 2015, Irlandia adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis dengan referendum. Namun pada tahun yang sama, pemilih di Slovenia menolak undang-undang yang mengesahkan pernikahan tersebut.
Di Amerika Serikat, banyak negara melarang pernikahan sesama jenis dalam referendum. Pada tahun 2012, Maine, Maryland dan Washington menjadi negara bagian pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui referendum. Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh negara pada tahun 2015.
Survei di Australia ini dinilai kontroversial, sebab tidak hanya karena menempatkan isu yang sangat serius mengenai keinginan demokrasi langsung, tetapi juga karena biayanya.
Banyak pendukung pernikahan sesama jenis menentang survei tersebut, dengan mengatakan bahwa hak asasi manusia seharusnya tidak menjadi tergantung hasil pemungutan suara, dan mendesak Parlemen untuk memutuskan masalah tersebut.
Perkiraan soal biaya survei itu menempatkan angka sekitar 122 juta dolar Australia, atau 97 juta dolar AS. Jajak pendapat tersebut bukanlah langkah legal yang harus dilakukan untuk mengubah undang-undang tersebut.
Aktivis pada bulan September menantang legalitas survei tersebut, dengan alasan bahwa ini adalah penggunaan uang pajak yang tidak konstitusional. Namun Pengadilan Tinggi Australia mengizinkan pemungutan suara untuk dilanjutkan.
Pada akhirnya, tingkat responsnya lebih tinggi daripada yang diantisipasi para pendukung pernikahan sesama jenis. Hal ini menunjukkan sejauh mana pendapat arus utama telah bergeser untuk mendukung kelompok minoritas seksual.
Meski legalisasi belum terjamin, hasil yang diumumkan pada Rabu ini membuat jalan Australia menuju pernikahan sesama jenis menjadi lebih jelas.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
