tirto.id - Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004-2014, ada beberapa proyek infrastruktur yang digarap. Ada sebagian proyek yang belum selesai kemudian dilanjutkan dan diresmikan oleh presiden selanjutnya yakni Joko Widodo (Jokowi).
Inilah yang disinggung oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9/2022) di Jakarta Convention Center. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra SBY ini mengatakan bahwa Jokowi hanya meresmikan alias gunting pita dalam penyelesaian sejumlah proyek yang sudah ada di era kepemimpinan ayahnya.
AHY mengklaim bahwa berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang diresmikan di Presiden Jokowi banyak yang sudah direncanakan, dipersiapkan, dan dialokasikan anggarannya di saat SBY masih menjabat. Bahkan menurutnya, beberapa proyek sudah masuk tahap pembangunan dan sudah berjalan 70 persen, bahkan 90 persen.
"Sehingga proyeknya tinggal gunting pita. Setahun gunting pita. Kira-kira masuk akal enggak?" kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat.
"Itu namanya claiming sesuatu yang kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan dan telah dibangun 70 hingga 80 persen?" lanjutnya.
5 Proyek Infrastruktur Era SBY yang Diresmikan Presiden Jokowi
Pembangunan infrastruktur memang memakan waktu yang cukup lama. Padahal, jabatan kepemimpinan presiden terbatas selama 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali.
Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika ada proyek infrastruktur yang diwariskan dari satu presiden ke presiden selanjutnya.
Setidaknya ada lima proyek infrastruktur yang telah berjalan di era SBY dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, yakni sebagai berikut:
1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi dan dijadwalkan beroperasi mulai 2023. Perlu diketahui bahwa proyek kereta cepat sebelumnya sudah digagas oleh SBY di masa pemerintahannya.
Menurut Fatkhul Uyun dalam studinya, di era SBY proyek kereta cepat menggandeng perusahaan Jepang bernama Japan International Cooperation Agency (JICA). Sayangnya, kerjasama tersebut tidak berhasil dan proyek kereta cepat belum bisa diselenggarakan.
Di era Jokowi, proyek kembali dikaji ulang dengan dua perusahaan asal Jepang dan China. Kemudian Rini Soemarno yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN menunjuk perusahaan Cina bernama Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Akhirnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan tersebut merupakan konsorsium yang 60 persen sahamnya dimiliki BUMN PT Pilar Sinergi dan 40 persen sahamnya dipegang oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
2. Tol Trans Sumatera
Pembangunan Tol Trans Sumatera termasuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dirancang di era kepemimpinan SBY.
Melansir Sekretariat Kabinet (Setkab), salah satu strategi utama dalam proyek MP3EI adalah penetapan enam koridor, termasuk Koridor Sumatra, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku.
Di koridor Sumatra ada tiga proyek yang dicanangkan pembangunannya oleh Chairul Tanjung, selaku Menteri Koordinator Perekonomian saat itu. Ketiga proyek tersebut termasuk jalan Tol Trans Sumatera, transmisi 500 KV Sumatera, dan transmisi HVDC Interkoneksi Sumatera-Jawa.
Namun, belum sempat proyek tersebut diselesaikan, era kepemimpinan SBY sudah berakhir. SBY kemudian menitipkan sisa proyek tersebut kepada Jokowi sebagai presiden terpilih 2014.
"Saya titip kepada Pak Jokowi presiden kita mendatang, apa yang telah kami capai dalam kerangka pembangunan MP3EI dapat dilanjutkan lebih baik karena masih ada 11 tahun berikutnya lagi. Dengan begitu sasaran besar kita bisa kita capai," terang SBY saat peresmian 21 proyek MP3EI di Jakarta, 5 September 2014, seperti yang dikutip dari Antara.
3. Tol Cikopo - Palimanan (Cipali)
Pembangunan Tol Cipali sebenarnya digagas pertama kali di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Sayangnya, proyek tersebut tidak kunjung dijalankan dan mangkrak selama bertahun-tahun.
Hingga di era SBY, proyek pembangunan Tol Cipali digagas ulang dan dimulai pembangunannya. Peletakan batu pertama (groundbreaking) Tol Cipali dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) era Presiden SBY, Djoko Kirmanto.
Namun, pembangunan tol belum selesai hingga SBY turun melepas jabatannya pada 2014. Kemudian, pada 13 Juni 2015 pembangunan tol rampung dan diresmikan oleh Jokowi.
4. SPAM Umbulan Pasuruan
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Pasuruan juga sudah digagas pertama kali di era Soeharto pada 1973. Namun, proyek tersebut tidak kunjung terlaksana dan kembali digagas oleh SBY.
Menurut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, proyek diselenggarakan mulai tahun 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011. Pembangunan masih belum selesai sampai di era SBY.
Proyek kembali dilanjutkan setelah Jokowi naik menjadi presiden dan memakan biaya hingga Rp2,05 triliun. Pemerintah menggandeng PT Meda Adhya Tirta Umbulan dalam menyelesaikan proyek SPAM Umbulan Pasuruan yang selesai dan diresmikan pada Maret 2021.
5. Pelabuhan Patimban
Pembangunan pelabuhan tambahan di Jawa Barat sudah digagas di era SBY. Saat itu, pemerintahan SBY rencananya membangun pelabuhan di Cimalaya, Karawang, Jawa Barat.
Kendati demikian, proyek tersebut dibatalkan oleh Wakil Presiden RI kala itu, Jusuf Kalla (JK), karena beberapa pertimbangan. Salah satu kendala dari pembangunan Pelabuhan Patimban adalah berisiko mengganggu kabel bawah laut milik PT PLN.
Setelah dibatalkan di era SBY, proyek pembangunan pelabuhan kembali digagas oleh Jokowi dengan pemindahan lokasi, yaitu di Patimban, Subang, Jawa Barat.
Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat memangkas jalur distribusi dan lalu lintas darat yang telalu jauh untuk sampai ke Jakarta, Semarang, maupun ke Surabaya.
“Kita membutuhkan pelabuhan yang besar di pantai utara Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi transportasi logistik dengan kapasitas kurang lebih 7,5 juta TEUS, pada tahun kira-kira 2037,” kata Jokowi dalam rilis Setkab.
Editor: Iswara N Raditya
