tirto.id - Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Nantinya, Luhut akan mengoordinasikan lembaga terkait untuk mempercepat dana masuk ke IKN.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menjabarkan 3 alasan uang investor belum masuk ke IKN. Pertama, proyeksi penduduk total IKN belum pasti.
"Proyeksi penduduk IKN masih belum bisa dipastikan sehingga investasi terlalu berisiko tinggi," ujar Bhima kepada Tirto, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Kedua, sulit menghitung permintaan jangka panjang. Hal tersebut membuat investor tidak bisa mengukur jangka waktu pengembalian modal.
Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam negeri masih ragu soal keberlanjutan proyek IKN terutama jelang pemilu 2024 dan setelahnya.
"Meski sudah ada UU IKN tidak menjamin pemerintah berikutnya tidak melakukan perubahan regulasi misalnya lewat Perpu atau modifikasi IKN sehingga berbeda jauh dengan rencana awal," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kalimantan Timur.
Undangan tersebut disampaikan dalam pertemuan berformat CEO Meeting dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang di sela-sela KTT G7 di Hiroshima pada Minggu (21/5/2023).
Guna menarik minat investasi Jepang pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan IKN, Jokowi meyakinkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tahan dari ketidakpastian itu.
Jokowi merujuk data Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2023 dan 5,1 persen tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
