20 Tahun Reformasi: Yang Terjadi Sepanjang April 1998

Oleh: Ivan Aulia Ahsan - 1 Mei 2018
Dibaca Normal 8 menit
April 1998 dipenuhi kabar soal penculikan aktivis sementara demonstrasi mahasiswa makin menjalar di hampir semua kota. Ketidakpercayaan rakyat kepada penguasa mencapai puncaknya.
tirto.id - Inilah musim semi gerakan mahasiswa yang berlangsung sejak awal 1998. Memasuki April, tuntutan para mahasiswa dan aktivis sudah tidak lagi berkisar pada isu abstrak semacam reformasi politik atau penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Desakan mereka sudah jelas: Soeharto harus mundur.

Krisis ekonomi sama sekali tidak menampakkan tanda-tanda akan pulih. Bahkan, UNDP memperingatkan soal keamanan pangan gara-gara krisis ditambah kekeringan panjang. Pemerintah seperti telah mengeluarkan segala jurus mengatasi krisis dari mengurangi subsidi BBM hingga meminta pinjaman kepada kreditor inkonvensional macam Cina. Tapi, semuanya tampak sia-sia belaka.

Sementara itu, ketika tuntutan reformasi dan pengunduran diri presiden semakin kuat, pemerintah seolah-olah mengabaikannya dan menutup diri. Aspirasi perbaikan UU Politik soal parpol dan ormas, misalnya, tidak dikabulkan pemerintah. Golkar dan Menteri Dalam Negeri R. Hartono bahkan bersikukuh tidak mau merevisi UU itu.

Inilah salah satu contoh betapa rezim sebenarnya gagap memahami situasi yang berkembang. Hantaman krisis dan demonstrasi mahasiswa belum menyadarkan pemerintah bahwa era mereka sebentar lagi akan berakhir.

Berikut peristiwa-peristiwa kunci yang berlangsung sepanjang April 1998.

1 April

UNDP Ingatkan Ketidakamanan Pangan RI

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengingatkan kekeringan dan krisis moneter mengancam keamanan pangan Indonesia dan impor beras bisa membengkak. Nilai rupiah turun hingga 70% karena inflasi. Pengangguran juga melonjak. Dennis De Tray, Direktur kawasan Bank Dunia untuk Indonesia, menyebut: “Sepengetahuan kami, tidak ada negara yang mengalami suatu penarikan atas kepercayaan mata uangnya sendiri seperti dialami Indonesia, sejak perang dunia kedua.”

(Jakarta Post, 2 April 1998)

2 April

88 Terluka dalam Demonstrasi Mahasiswa

Mahasiswa, baik dari kampus negeri maupun swasta, melakukan demonstrasi di Bandung, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Ambon, Pontianak, Yogyakarta dan Jakarta. Di Jakarta, mahasiswa dari 10 universitas berdemo dan terbagi di dua titik: di Universitas 17 Agustus dan Universitas Nasional. Demonstran di Yogyakarta sebagian besar berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Seni Indonesia (ISI), juga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga. Di Purwokerto, 2.000 mahasiswa dari lima kampus turun ke Jalan Jenderal Sudirman.

(Jakarta Post, 3 April 1998)

3 April

Mendikbud Panggil Semua Rektor PTN

Mahasiswa dari UGM dan IKIP Negeri Yogyakarta juga kampus swasta seperti Universitas Janabadra berunjukrasa. Selain menuntut reformasi politik dan ekonomi, para pendemo mengecam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar pun memanggil para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan juga Kepala Kantor Wilayah Depdikbud. “Saya berikan wewenang kepada rektor untuk menyelesaikan masalahnya sebaik mungkin,” kata Arismunandar.


Polisi, Tentara Mencari Aktivis Mahasiswa yang Hilang


Terkait hilangnya anggota Partai Rakyat Demokrat (PRD) Andi Arief, Panglima Kodam Sriwijaya Mayjen. Suadi Atma mengatakan, Kodim Lampung tengah menyelidikinya. Pihak militer menepis berada di balik hilangnya aktivis mahasiswa. Selain Andi Arief, Pius Lustrilanang dan Desmond Junaedi Mahesa juga dinyatakan hilang.

(Media Indonesia dan Jakarta Post, 4 April 1998)

4 April

Rusuh Menyambut Dialog

Aksi Demonstrasi semakin keras. Bentrokan dengan petugas keamanan kerap terjadi di beberapa kota, seperti di Jakarta dan Yogyakarta. Kampus-kampus yang terlibat tak hanya kampus negeri, tapi juga banyak kampus swasta. Di Yogyakarta, para mahasiswa, yang di antaranya berada di bawah Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), menolak berdialog dengan pemerintah. Lewat Agus Subchan, PPPY menegaskan: “Tak ada kata dialog. Hati kami sudah tertusuk oleh basa-basi politik penguasa. Kami butuh reformasi politik, bukan pengarahan atau dialog.”

(Media Indonesia, 5 April 1998)

5 April

38 Hilang Setelah Unjuk Rasa

Setelah aksi unjuk rasa di beberapa daerah, 38 mahasiswa dinyatakan hilang di Yogyakarta. Beberapa petugas keamanan juga terluka diamuk pengunjuk rasa. Banyak kendaraan rusak, baik rusak ringan maupun berat. Beberapa fasilitas kampus juga rusak. Menurut Iwan Satriawan dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Universitas Islam Indonesia (UII), mereka yang hilang tak semuanya mahasiswa. Dua dari 38 orang itu adalah wartawan asing: Anthony Berkam Ashby (Australia) dan Akiro Nokura (Asia Press, Jepang). Terkait hal itu, Kapolda Yogyakarta Kol. Bani Siswono menyatakan, informasi atas hilangnya 38 orang tersebut belumlah akurat.

(Media Indonesia, 6 April 1998)

6 April

Kenaikan Jenis BBM Dibedakan

Pemerintah merasa terbebani oleh subsidi BBM, lalu muncul isu kenaikan harganya. Menurut Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, ada revisi soal subsidi BBM, yang semula Rp10 triliun menjadi hanya Rp7,3 triliun. “Guna mengurangi beban rakyat seandainya harga BBM harus dinaikkan maka persentase kenaikan tidak akan sama untuk semua jenis BBM,” kata Kuntoro. Namun, belum ditentukan kapan akan ada kenaikan harga BBM itu, berapa persentase harga kenaikannya, juga bagaimana cara menaikkannya.

(Media Indonesia, 8 April 1998)

7 April

Mendikbud Diminta Revisi Pernyataannya

Melalui Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderalnya, Zulkifli, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan aksi mahasiswa yang menuntut pejabat untuk mundur bukanlah politik praktis selama dilandasi visi moralitas. Tuntutan itu menjadi praktis jika ada kepentingan untuk memperoleh kekuasaan. PB HMI berharap agar aparat keamanan tidak menjadikan pernyataan Mendikbud Wiranto Arismunandar yang mengatakan bahwa mahasiswa telah memasuki politik praktis sebagai acuan. Para mahasiswa menuntut Wiranto untuk merevisi pernyataan yang diucapkan sehari sebelumnya itu.

(Media Indonesia, 8 April 1998)

8 April

Indonesia Taat Pada IMF

Pada peringatan Hari Raya Idul Adha, Menteri Koordinator Perekonomian dan Perindustrian (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita menyampaikan pernyataan terkait revisi dari Letter of Intent. Ia mengatakan, “Penyelesaian utang swasta dan bantuan untuk rakyat kecil adalah dua hal yang dalam kesepakatan sebelumnya tidak ada. Jadi inilah yang Bapak Presiden sebut sebagai IMF Plus untuk bisa menyelesaikan reformasi ekonomi dengan baik.”

(Media Indonesia, 13 April 1998)

9 April

YLBHI Menyurati PBB

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyurati Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengirimkan delegasinya dalam melacak orang yang hilang selama dua bulan terakhir. Di antara yang hilang itu terdapat Herman Hendrawan (mahasiswa Fisipol UGM), Faizol Reza (mahasiswa Filsafat UGM), Rahardjo Waluyo Djati (mahasiswa Sastra UGM), Nezar Patria (mahasiswa Filsafat UGM), Mugianto (mahasiswa Sastra UGM), Aan Rusdianto (mahasiswa Sastra Undip), dan Haryanto Taslam (Pengurus DPP PDI Jakarta). Mereka yang berstatus mahasiswa hilang pada 12 Maret 1998. Sementara Haryanto Taslam sejak 2 Maret 1998. Hanya Pius Lustrilanang dan Desmon Mahesa, yang hilang sejak 4 Februari, yang sudah kembali.


Mensos Minta Konglomerat Jadi Bapak Asuh Mahasiswa

Menteri Sosial Siti Hardiyanti Rukmana meminta para konglomerat menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang putus sekolah bahkan mahasiswa. Selain soal anak sekolah itu, para korban PHK juga layak diberi perhatian.

(Media Indonesia, 9 April 1998 dan Republika, 11 April 1998)

10 April

10.000 Mahasiswa Berdemo Setelah Salat Jumat

Sebanyak 10.000 mahasiswa melakukan demonstrasi seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Di tengah hujan dan teriakan “Allahu Akbar”, mereka mendengarkan orasi yang disampaikan para pemimpin mahasiswa dari pelbagai universitas. Demonstrasi ini dikoordinasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dalam orasinya, Ketua KAMMI Fahri Hamzah meminta para mahasiswa tetap kritis dan tidak menyerah dalam menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(Jakarta Post, 11 April 1998)

11 April

ABRI Buka Dialog dengan Pimpinan Ormas Pemuda

Jenderal Wiranto, selaku Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), membuka dialog dengan 32 pimpinan organisasi pemuda. Dialog yang membahas isu terkini itu, diadakan di kantor Menteri Pemuda dan Olahraga dan Markas Besar ABRI. Sebanyak 79 wakil dari 32 organisai pemuda dibawah Komite Nasional Pemuda Indonesia hadir dalam dialog di hari sabtu itu. “Kami (pemerintah) ingin semua orang bijaksana, sabar dan percaya karena kami serius dengan komitmen kami membawa bangsa ini keluar dari krisis,” kata Wiranto. Jakarta Post mencatat, dialog sabtu ini dianggap kontroversi karena beberapa wakil pemuda yang hadir datang tetapi menolak masuk ke ruang pertemuan. Selama dialog, Wiranto didampingi oleh Kepala Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

(Jakarta Post, 13 April 1998)

12 April

Cina Bantu RI $200 Juta

Pemerintah Cina menyediakan bantuan senilai $3 juta berupa obat-obatan, makanan, dan fasilitas kredit ekspor khusus dalam jangka waktu dua tahun senilai $200 juta. “Pengaturannya akan dibicarakan dengan pejabat kedua belah pihak, dan bantuan itu merupakan kesepakatan pemerintah Cina di luar sumbangan yang tergabung dalam IMF,” kata Menteri Luar Negeri Ali Alatas dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Cina Tang Jiaxuan. Pemerintah Cina juga menawarkan kesepakatan dalam barter karet. Dalam kesepakatan itu, dijadwalkan pula pertemuan antara Soeharto dengan Presiden Cina Jiang Zemin.

(Media Indonesia, 13 April 1998)

13 April

Presiden Soal Paket Lima UU Politik: Bila Ingin Diubah, Temui Orsospol

Paket Lima Undang-Undang Pembangunan Politik 1985 yang mengatur tentang partai politik dan Golongan Karya; organisasi kemasyarakatan; Pemilihan Umum; susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; serta referendum mulai dipermasalahkan. Termasuk oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lewat Menteri Dalam Negeri R. Hartono, Presiden memberi arahan, jika ada yang hendak mengubah undang-undang itu hendaklah disampaikan ke Orsospol yang ada di Indonesia. PPP pernah menyuarakan perubahan yang sama, karena sudah tidak cocok lagi. “Tapi, selalu kalah oleh orsospol terbesar,” kata Ismail Hasan Metareum, Ketua Umum DPP PPP. Orsosol terbesar yang dimaksud adalah Golkar.

(Republika, 14 April 1998)

14 April

Kasus Aktivis Hilang Dapat Perhatian PBB

Komisi HAM PBB memberi perhatian terhadap kabar hilangnya sejumlah aktivis di Indonesia. Lembaga ini akan mengadakan pertemuan untuk membahas hal itu. Bahkan, jika mendapat persetujuan anggotanya, Komisi HAM PBB akan mengirimkan tim ke Indonesia.

(Republika, 15 April 1998)

15 April

Lagi, Aksi Mahasiswa Diwarnai Bentrokan.

Sejak pukul 09.30 berlangsung aksi mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo. Aksi semula berjalan tertib dan hanya berupa mimbar bebas. Jumlah peserta awalnya hanya ratusan orang. Lewat tengah hari, mahasiswa merengsek ke Jalan Ir Sutami. Setelah salat Duhur, pasukan pengendali huru-hara tiba beserta panser. Kerusuhan pecah setelah ada lemparan batu dari mahasiswa kepada pasukan pengendali massa yang bergerak ke arah kampus. Letnan Kolonel Imam Suwangsa yang melihat kaki anak buahnya terluka berteriak, “Hei wartawan lihat anak buah saya cidera. Beritakan besar-besar di Solopos.”

(Pikiran Rakyat, 16 April 1998)

16 April

Pemerintah dan Golkar Belum Berniat Ubah Undang-Undang Politik

Pemerintah dan Golkar menyatakan tidak memiliki niatan untuk merevisi Paket Lima UU Politik. “Semua masih relevan dengan keadaan yang kita hadapi, kata Menteri Dalam Negeri R. Hartono. Ia menyadari ada pihak yang merasa dirugikan oleh Paket Lima UU Politik. Hartono mengingatkan, dalam sistem demokrasi, si kecil tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada yang-besar. Dua tokoh Golkar, Abdul Gafur dan Agung Laksono, menyatakan tidak ada niatan untuk mengubah undang-undang itu.

(Republika, 17 April 1998)

17 April

Pangdam Jaya Ungkap Penunggang Aksi Mahasiswa

Panglima Kodam Jakarta Raya Mayjen. Sjafrie Sjamsoeddin mengidentifikasi adanya kelompok bernama Jaringan Aksi Perlawanan Oposisi Indonesia berada di belakang aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa. “Dari namanya, organisasi, maupun cara kerjanya jelas jaringan itu menghendaki kekerasan dalam aksi mahasiswa,” tuduh Sjafrie. Di beberapa daerah, aksi mahasiswa kerap memakan korban dan dianggap beringas. Meski di antaranya adalah aksi damai.

(Republika, 18 April 1998)

18 April

Tuntutan Reformasi Dominan

Dialog antara tokoh masyarakat, mahasiswa, dan 16 menteri kabinet VII diadakan di Gedung Niaga, Arena Pekan Raya Jakarta. Para beserta dengan bebas menyampaikan pandangan mereka dan para pejabat dengan sabar menjadi pendengar. “Reformasi” adalah kata yang banyak terucap. Hingga Menteri Dalam Negeri R. Hartono berkali-kali meminta agar kata reformasi diganti dengan kata “pembaharuan”. “Kalau ingin menggunakan kata reformasi, tolong (penyusun kamus) Purwodarminto disuruh mengubah kamusnya dulu. Karena kata reformasi artinya perubahan secara cepat dan radikal,” kata Hartono.

(Republika, 19 April 1998)

19 April

Wes-ewes-ewes Bablas Harganya

Harga kebutuhan pokok meningkat. Harga beras dan kedelai besar naik. Begitu pula bahan makanan lain. Kebijakan menghapus subsidi ada kaitannya dengan kemauan IMF. “Kalau diberi subsidi terus, maka semua orang akan berloma-lomba untuk meminta insentif itu. Ini akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat,” kata Dekan Fakultas Ekonomi UI Anwar Nasution. Subsidi yang diberikan selama ini, menurutnya, tidak tepat sasaran. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais memberi waktu kepada pemerintah memperbaiki keadaan dalam 6 bulan. Namun, Hariman Siregar menilai 6 bulan terlalu lama.

(Media Indonesia, 20 April 1998)

20 April

Demonstrasi Mahasiswa Terus Berlanjut

Ribuan mahasiswa melanjutkan demonstrasi di beberapa kota. Di Ujung Pandang (Makassar) setidaknya 10.000 mahasiswa berdemonstrasi di empat kampus berbeda dan Lapangan Karebosi. Kepada mahasiswa, Kolonel Jusuf Manggabarani—yang dikenal kebal peluru—berkata: “Kalau kamu ingin demonstrasi silakan, tapi jangan coba-coba turunkan bendera merah-putih tanpa upacara.” Tentu saja di kota-kota lain pun, antara ratusan hingga ribuan mahasiswa berdemonstasi. Di Medan, setidaknya 3.000 mahasiswa turun ke jalan.

(Jakarta Post, 21 April 1998)

21 April

PSK Dolly Ikut Berdemo

Pada Hari Kartini, ibu-ibu rumah tangga, biarawati, mahasiswi, aktivis perempuan, dan pekerja seks komersil (PSK) turun ke jalan. Demonstrasi terjadi di Jakarta, Makassar, Bandung, dan Surabaya. Di Surabaya, 1.000 perempuan ikut serta dalam mimbar bebas di Universitas Airlangga. Tak hanya mahasiswi dan dosen, tapi juga ibu rumah tangga, biarawati, dan beberapa PSK dari kawasan prostitusi Dolly.

(Jakarta Post, 22 April 1998)

22 April

Bentrok Mahasiswa dan Aparat di Unpad Ditepuki Warga

Mahasiswa Jatinangor, Sumedang, turun aksi. Sebanyak 10 petugas keamanan terluka dan di pihak mahasiswa ada 24 orang terluka. Semula aksi hanya di boulevard kampus Unpad. Setelah dua jam, para mahasiswa dari beberapa kampus itu bergerak ke luar gerbang dan dihadang aparat keamanan. Aksi dorong-mendorong terjadi. Aksi mahasiswa itu mengundang tepuk tangan warga Jatinangor.

(Republika, 23 April 1998)

23 April

Andi Arief Ditemukan di Mabes Polri

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) di kantor YLBHI Jakarta mengumumkan Andi Arief—yang dikabarkan hilang sejak 28 Maret 1998—telah ditemukan di Mabes Polri. Sebelumnya, Koordinator KontraS Munir sudah dihubungi polisi terkait Andi Arief. “Tadi pagi saya telah bertemu dengan Andi Arief di Mabes Polri. Ia secara fisik sehat dan bersih. Tapi sakit levernya pernah kambuh, dan polisi mengaku telah memeriksakannya ke dokter,” kata Munir. Beberapa hari sebelumnya, Pius Lustrilanang dan Desmon Junaedi Mahesa juga ditemukan.

(Republika, 24 April 1998)

24 April

DPR Setuju UU Subversi Dicabut

Beberapa fraksi DPR setuju dengan rencana pemerintah mencabut UU Nomor 11/PN/PS/1963/1963, yang disebut UU Subversi. “Undang-undang itu sangat tidak jelas sehingga dapat diinterpretasikan sesuka penguasa, baca buku saja bisa disebut subversi,” kata Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR Andi Mattalata. Advokat Adnan Buyung Nasution menyebut UU Subversi ini menjadi pengganjal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. A.M. Fatwa, tokoh Petisi 50, mendesak Menteri Kehakiman Muladi untuk menghapusnya.

(Republika, 25 April 1998)

25 April

Muladi Sorot Orang Hilang

Terkait orang hilang, ketika hadir dalam penandatanganan pemberian bantuan SPP kepada para mahasiswa di Semarang, Menteri Kehakiman Muladi angkat bicara soal pentingnya penjelasan dari aparat hukum. Jika tidak ada penjelasan, maka akan jadi sorotan dunia internasional.

(Media Indonesia, 26 April 1998)

26 April

Dua Tokoh Bicara soal Aksi Mahasiswa

Beberapa tokoh bicara soal aksi mahasiswa yang kian marak. “Tuntutan reformasi ekonomi, politik, dan budaya sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau lembaga legislatif dan eksekutif tetap tidak peduli, bisa diduga aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat akan semakin besar,” kata Suko Sudarso, mantan aktivis ITB. Sementara Goenawan Mohamad, mantan Pemimpin Redaksi Tempo, berharap media massa bisa mengekspresikan aksi-aksi mahasiswa dan kesulitan yang dialami masyarakat. “Tampaknya, aksi-aksi itu akan terus berlanjut karena krisis kepercayaan sudah parah. Sehingga walaupun tidak mendapat liputan yang memadai, dinamika mahasiswa akan berlanjut,” kata Goenawan.

(Media Indonesia, 27 April 1998)

27 April

Sudah 10 Orang Hilang Ditemukan

KontraS menyatakan bahwa tiga orang aktivis yang dinyatakan hilang telah kembali ke keluarga masing-masing. Dengan demikian, dari 14 orang hilang, sudah 10 orang yang kembali atau ditemukan. Tiga aktivis yang baru dibebaskan itu adalah Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, dan Herman Hendrawan. Mereka dilaporkan hilang sejak 28 Maret dan diidentifikasi sebagai aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

(Republika, 29 April 1998)

28 April

Aksi Mahasiswa Berujung Kekerasan

Kekerasan mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa. Mereka terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Seperti terjadi di Mataram dan Medan. Di Mataram, pelaku aksi mahasiswa berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Di Medan, pelaku aksi berasal dari Universitas Sumatra Utara, Institut Teknologi Medan, dan Universitas Katolik Santo Thomas. Sementara di Pontianak, Jakarta, Surabaya, Kupang, Purwokerto, dan Yogyakarta aksi mahasiswa berjalan damai.

(Jakarta Post, 29 April 1998)

29 April

Ribuan Mahasiswa di Tiga Kota Turun ke Jalan

Universitas Sumatera Utara mulai meliburkan perkuliahan. Begitu juga Universitas Katolik St. Thomas. Sementara di Makassar, aksi ribuan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin membuat lalu-lintas lumpuh. Di Bandung, mahasiswa juga turun ke jalan. Di Yogyakarta, aksi damai dilakukan di lapangan rektorat kampus IKIP Yogyakarta.

(Media Indonesia, 30 April 1998)

30 April

Demo Mahasiswa Mulai Keluar Kampus

Aksi mahasiswa turun ke jalan terjadi di Bandung, Solo, dan Semarang. Aksi itu diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Di Bandung, 2.000 mahasiswa turun ke jalan. Di Jakarta juga terjadi perang batu antara mahasiswa dengan aparat. “Kita menghadang mahasiswa keluar agar mahasiswa tak ditunggangi kelompok tertentu,” kata Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Letkol. Edward Aritonang. Meski banyak yang sudah terluka di antara mereka, para mahasiswa tetap keukeuh turun ke jalan.

(Republika, 1 Mei 1998)

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Ivan Aulia Ahsan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Petrik Matanasi & Fadrik Aziz Firdausi
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Zen RS
DarkLight