12 Saksi Kasus Suap Bupati Klaten Akan Diperiksa KPK

tirto.id - Sebanyak 12 saksi untuk tersangka tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"12 orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Klaten Sri Hartini (SHT)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Menurut laporan Antara, 12 saksi itu antara lain, mantan Dirut CV Smart Edukatama Fahrudin, karyawan swasta CV Smart Edukatama A Mustari, karyawan swasta Didik Gunarto, Kasi Perlindungan Konsumen PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Klaten Suhardi, Sekretaris Camat Cawas Kabupaten Klaten Turaji, dan Purwanto dari pihak swasta.

Selanjutnya adapula Guru Bahasa Inggris SMPN 1 Prambanan Eka Aprillia Kusumadewi, Saktiyo Suharto dari pihak swasta, PNS Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan Tri Winarsih, mantan Kepala Dewasa Ngawen Aryo, Kepala SMKN 1 Klaten Budi Sasangka, dan Heru dari pihak swasta.

Frebri menjelaskan, KPK juga dijadwalkan memeriksa Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten tersebut.

KPK, kata Febri, saat ini ingin mempertajam beberapa informasi yang telah didapatkan sebelumnya, baik terkait dengan indikasi suap dalam pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten maupun terkait dana aspirasi.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka dugaan penerimaan suap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (30/12) di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Tersangka penerima suap dalam kasus ini adalah Bupati Klaten Sri Hartati yang disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.