tirto.id - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta aparat penegak hukum supaya berlaku netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, 27 Juni mendatang.
"Kami meminta seluruh aparat sungguh-sungguh netral. Karena polisi kita adalah polisi merah putih, TNI kita TNI merah putih," kata Zulhas, di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Hal ini disampaikan Zulhas, karena menurutnya banyak laporan dari masyarakat yang meminta ketegasan TNI dan Polri untuk berlaku netral selama Pilkada serentak 2018.
"Harus sesuai UU yang berlaku agar pilkada bisa berkualitas karena setelah ini kita menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres, kalau ada masalah ke sananya akan ada kendala," kata Zulhas.
Dalam kesempatan ini, Zulhas juga meminta kepada KPU dan Bawaslu bersikap netral dalam menjalankan Pilkada serentak 2018 selaku penyelenggara.
"Sebagai Ketua MPR saya meminta kepada para penyelenggara pemilukada, KPU, Bawaslu untuk sungguh-sungguh menyelenggarakan pilkada dengan jujur, adil, dan transparan sesuai UU yang berlaku," kata Zulhas.
Zulhas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan meskipun memiliki pilihan yang berbeda dalam Pilkada serentak nanti.
"Pilkada, pilihan boleh berbeda, kandidat boleh berbeda. Tapi merah putih kita sama. Oleh karena itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita, itu yang utama," kata Zulhas.
Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu, (23/6/2018), SBY menyatakan terdapat oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
SBY menyebut ketidaknetralan aparat terjadi saat Pilgub DKI 2017. Menurutnya, kejanggalan terjadi saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Sylvia Murni sebagai cawagub yang diusung Demokrat.
Lalu, mantu Sarwo Edhie ini menyebut calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk menerima seorang jenderal polisi sebagai wakilnya. Begitu juga calon yang diusung Demokrat di Pilgub Kalimantan Timur, menurutnya, terancam tidak bisa maju lantaran diperkarakan polisi.
SBY, lebih lanjut, mengatakan dalam Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral.
Paling anyar, SBY menyebut terdapat kejanggalan pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian sehingga kunjungan kandidat tersebut ke salah satu pabrik dibatalkan.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
