tirto.id - PKS dan Gerindra mendukung pernyataan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa terdapat oknum TNI, BIN dan Polri yang berpeluang melakukan kecurangan dan tidak netral di Pilkada Serentak 2018.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya juga merasakan indikasi keberpihakan oknum aparat keamanan terhadap kandidat tertentu di berbagai daerah penyelenggara pilkada.
"Itu laporan yang kami dapatkan dari teman-teman lapangan baik tingkat provinsi maupun kab/kota," kata Muzani, di rumah Zulkifli Hasan, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Indikasi tersebut, kata Muzani, di antaranya adalah terdapat aparat keamanan yang memanggil calon tertentu, kepala desa, serta menyebut nama dan nomor kandidat tertentu dalam pertemuan tersebut.
Akan tetapi, Muzani menyatakan, Gerindra belum akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait indikasi tersebut. Menurutnya, pihaknya akan terlebih dulu mendalami indikasi tersebut sampai menjadi fakta yang kuat. Selama itu, pihaknya akan terus mengimbau kepada aparat keamanan untuk tetap netral.
"Kami berharap netralitas aparat keamanan bisa dijaga dengan baik. Dan kami percaya ini adalah sebuah proses demokrasi di mana aparat menjaga agar kebebasan rakyat dalam memilih dapat bersuka ria seperti halnya suasana lebaran yang bersuka ria," kata Muzani.
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan, pernyataan SBY telah berdasarkan data-data yang kuat dan tak perlu diragukan lagi.
Untuk itu, Mardani mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengawasi aparat keamanan dan rezim yang berjalan saat ini dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2018.
"Dan pelanggaran sekecil apapun perlu mendapat hukuman yang berat karena reformasi telah menempatkan Polri, TNI hingga BIN jauh dari politik praktis," kata Mardani saat dihubungi, Senin (25/6/2018).
Pada Sabtu, (23/6/2018), SBY menyatakan terdapat oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.
SBY menyebut ketidaknetralan aparat terjadi saat Pilgub DKI 2017. Menurutnya, kejanggalan terjadi saat Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Sylvia Murni sebagai cawagub yang diusung Demokrat.
Menantu Sarwo Edhie ini juga menyebut calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe, diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk menerima seorang jenderl polisi sebagai wakilnya. Begitu juga calon yang diusung Demokrat di Pilgub Kalimantan Timur, menurutnya, terancam tidak bisa maju lantaran diperkarakan polisi.
SBY, lebih lanjut, mengatakan dalam Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral.
Paling anyar, SBY menyebut terdapat kejanggalan pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian sehingga kunjungan kandidat tersebut ke salah satu pabrik dibatalkan.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
