Zulhas Sebut Sawah Indonesia Hanya Bisa Tanam Sekali Setahun

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), melaporkan, sejumlah sawah di Indonesia hanya panen satu kali dalam setahun. Hal tersebut berdasarkan laporan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan disampaikan saat rapat terbatas bersama para menteri di bidang pertanian.

“Banyak sekali sawah kita baik di Pulau Jawa, di Sumatera, Sulawesi dan lain-lain yang hanya satu kali tanam. Artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya karena mengandalkan curah hujan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Zulhas menyebut, petani mengandalkan curah hujan akibat terbatasnya irigasi di berbagai wilayah. Selain itu, pria yang juga Ketua Umum PAN ini mengatakan keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam upaya irigasi juga menjadi pemicu permasalahan pertanian Indonesia. Zulhas menerangkan, pendanaan irigasi dari pemerintah daerah berdasarkan luas sawah. Ia mencontohkan, bupati yang berwenang membangun irigasi untuk luas sampai 1.000 hektare.

“Artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya karena mengandalkan curah hujan. Nah, kenapa begitu? Karena keterbatasan anggaran dari daerah. Karena kalau 1.000 hektare itu yang bangun harus anggaran dari bupati. Kalau sawah yang 1.000 hektare, irigasinya bupati yang bangun,” jelasnya.

Sementara itu, Zulhas menyebut gubernur bertugas membangun luas sawah 1.000 hektare sampai 3.000 hektare. Maka dari itu, Zulhas mengatakan kedepannya Mentan Amran memiliki wewenang dalam soal pendanaan irigasi jika pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran.

“Jadi kalau anggaran Mentan ada, walaupun 1.000 hektare oleh bupati, maka Mentan juga bisa, pusat bisa membangun itu. Seperti kemarin jalan. Jalan itu kan ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan pusat,” imbuh Zulhas.

Zulhas menambahkan, pemerintah pusat juga akan mengeluarkan instruksi presiden jalan daerah untuk melakukan perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Hal ini juga akan dilakukan terhadap perbaikan irigasi.

“Nah, begitu juga ini irigasi, Irigasi yang 1.000 dan di bawah 3.000 tanggung jawab daerah Kalau tidak terselesaikan, ada datanya di Kementan. Mentan punya kemampuan pusat Karena ini menjadi fokus swasembada pangan,” ucap Zulhas.

Selain itu, dalam ratas yang berlangsung selama 2 jam itu juga membahas mengenai rencana pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur penyuluh pertanian secara terpusat. Ia mengaku akan ada harmonisasi penyuluh pertanian yang mencapai 37.000-38.000 orang. Mereka akan dibagi di satu desa, satu penyuluh di masa depan.

Mantan Menteri Perhutanan RI ini menambahkan, jenis pertanian yang dimaksud beragam, mulai dari pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan, seperti kelapa, kopi, coklat, dan lain-lain. Para penyuluh akan mengajari petani cara memakai pupuk, pembibitan dan hal lain berkaitan pertanian.

Lalu, poin terakhir yang tak kalah penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pemerintah akan menyetop impor garam baik untuk konsumsi dan industri di tahun 2025. Zulhas menegaskan hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Zulhas pun menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diharapkan dapat mencapainya dalam dua tahun mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

“Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126. Nggak boleh lagi. Jadi tanggung jawabnya besar, dan dua tahun lagi dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri. Oh ini kan luar biasa beratnya,” ucap Zulhas.

Sedangkan, dia menyebut dalam dua tahun lagi, pemerintah akan menyetop impor garam bagi perindustrian. Artinya, masih diperbolehkan impor garam hingga 2027.

“Sementara nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa. Tapi tanggung jawab Menteri Kelautan, dua tahun kita kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi gak boleh lagi impor garam untuk industri,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, membeberkan teknis untuk mewujudkan swasembada garam. Menurutnya, pihaknya ingin membuat proyek percontohan atau modelling di bawah naungan BUMN.

“Kita sudah identifikasi Di Nusa Tenggara Timur itu adalah wilayah yang bagus Dan kalau Garam Industri Itu kan kebutuhan dasarnya Kira-kira di NACL di atas Minimum 97. Di sana sudah kita lihat Di sana itu Lebih dari 97% NACL nya,” ujar Trenggono.

Trenggono pun menyebut adapun kriteria penting yang perlu diperhatikan untuk kepentingan industri, ialah hulu yang melimpah. “Tapi kalau hulunya melimpah Saya punya keyakinan Industri bisa dibereskan, karena itu masuk ke hidup kita,” tuturnya.

Dia pun menyebut rencana pembangunan proyek percontohan ini akan dilakukan pada 2025. Saat ini, dia menyebut pihaknya sedang menyiapkan tim untuk segera mengeksekusi pembangunan tersebut.

“Ini 2025 ini. Kita sekarang lagi siapin tim Untuk kemudian kita kerja. Nanti sebetulnya Pelaksananya itu adalah Di BUMN bidang pangan,” ucapnya.

Adapun anggaran yang diusulkan oleh pihaknya adalah Rp2 triliun. Namun, keputusannya akan diserahkan kepada pihak BUMN. Namun, dia mengaku belum memutuskan pihak BUMN mana yang akan berwenang.