tirto.id - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah memperbaiki formula harga tiket pesawat.
Menurut Tulus agar tarif pesawat adil, seharusnya daya beli masyarakat masuk dalam komponen pembuat harga tiket pesawat.
Sebab, kata dia, misinya pemerintah harus berupaya membuat harga tiket terjangkau, sehingga tak semata-mata murah.
"Aspek daya beli harus masuk. Ini merevisi UU Penerbangan. Berani gak masukan daya beli konsumen dalam asumsi komponen tarif batas atas. Kalau tidak ya itu regulasi apa adanya," ucap Tulus dalam diskusi bertajuk 'Polemik Harga Tiket Pesawat: Perspektif Hukum, Bisnis, dan Investasi' di Hotel Sari Pacific, Jumat (9/8/2019).
Tulus juga menjelaskan saat ini pemerintah telah melakukan kesalahan dalam mengintervensi harga tiket pesawat.
Menurut dia, pemerintah campur tangan terlalu dalam pada urusan yang sudah diatur dalam UU tentang penerbangan.
Tulus juga mengatakan bila pemerintah ingin serius mengubah tiket pesawat maka setidaknya daya beli masyarakat perlu masuk dalam komponen biaya.
Hal ini, katanya, lebih baik ketimbang pemerintah tiba-tiba mengumumkan angka 50 persen sebagai nilai tiket pesawat yang harus diturunkan.
"Intervensi pemerintah terlalu dalam dipaksa 50 persen turun. Akhirnya sekarang menyerah. Itu kelewatan," ucap Tulus.
Disamping daya beli, Tulus meminta agar pemerintah mempertimbangkan pencabutan komponen biaya pajak pertambahan nilai (PPN) pada tiket pesawat.
Menurut dia, tanpa adanya pencabutan PPN ini sulit mengharapkan tiket pesawat bisa terjangkau. Ia pun tidak heran bila usai biaya jasa bandara ditekan, penurunan ahrga tiket tampak tak terasa juga.
"PPN di tiket tidak ada di komunitas penerbangan internasional. Pemerintah jangan mau menang sendiri. Minta dikurangi ini tapi gak mau hapus PPN," ucap Tulus.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
