tirto.id - Jalan yang digunakan sebagai jalur mengirimkan bantuan untuk etnis Rohingya di negara bagian Rakhine ditutup oleh ratusan warga Myanmar. Ratusan warga Myanmar yang menggelar aksi unjuk rasa mencoba melakukan penutupan jalan bahkan melemparkan bom molotov. Massa akhirnya dapat dibubarkan oleh aparat keamanan setempat dengan tembakan peringatan.
Seperti dilaporkan Reuters sebagaimana dikutip dari Antara pada Kamis (21/9/2017), aksi penutupan jalan bantuan oleh warga Myanmar tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menuding ada peran militer Myanmar yang berupaya melakukan pembersihan suku, dalam hal ini adalah etnis Rohingya yang banyak bermukim d Rakhine.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya negara bagian utara Myanmar yang merupakan lokasi penyerangan gerilyawan pada 25 Agustus 2017 lalu. Serangan oleh kelompok gerilyawan tersebut kemudian memicu serangan balasan oleh militer Myanmar.
Situasi yang semakin gawat menyebabkan lebih dari 420.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Namun, hingga saat ini masih cukup banyak orang Rohingya yang masih tertahan di Myanmar. Mereka bersembunyi karena takut terjebak dalam kekerasan lebih lanjut tanpa adanya bahan makanan dan persediaan lainnya.
Selain upaya penutupan jalur darat yang merupakan jalur bantuan untuk etnis Rohingya, dikabarkan pula kejadian yang nyaris serupa di lokasi lain. Ratusan orang Myanmar mencoba menghentikan sebuah kapal yang mengangkut sekitar 50 ton persediaan bantuan di dermaga ibukota negara bagian Rakhine, Sittwe, pada Rabu (20/9/2017) kemarin.
Massa sekaligus pengunjuk rasa itu membawa tongkat dan jeruji logam serta melemparkan bom molotov. Pemerintah setempat harus mengerahkan lebih dari 200 orang polisi untuk membubarkan aksi anarkis massa tersebut.
Oleh kantor penerangan pemerintah setempat, diperoleh informasi setidaknya 8 orang telah ditahan dan beberapa orang mengalami luka-luka. Namun, pihak ICRC maupun pihak yang berwenang di Sittwe belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
