tirto.id - Warga di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menolak rencana pemindahan mantan anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke daerahnya, karena dikhawatirkan akan kembali menyebarkan ajarannya di sana.
"Masyarakat Morotai menginginkan daerahnya tetap tenang dan tidak terganggu dengan adanya ideologi menyimpang seperti Gafatar," kata salah seorang tokoh masyarakat Morotai, Muhammad Salim di Ternate, Jumat, (11/3/2016), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Rencana transmigrasi eks anggota Gafatar ke Morotai sebenarnya belum resmi diumumkan oleh pemerintah, namun warga Morotai merasa khawatir mengingat Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu kabupaten/kota yang masih menerima transmigrasi. Kabupaten ini memerlukan transmigrasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alam setempat, khususnya pertanian dan perkebunan.
Anggota DPR asal Maluku Utara, Edi Langkara, mengakui bahwa warga di wilayahnya masih merasa resah atas kemungkinan hadirnya warga eks Gafatar. Pemerintah pusat, menurutnya, harus mempertimbangkan penolakan dari warga setempat karena itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat.
"Kehadiran transmigran di suatu daerah adalah untuk membangun daerah bersama masyarakat setempat. Hanya saja, kalau antara transmigran dan masyarakat lokal terjadi konflik. Apalagi kalau konfliknya menyangkut masalah yang sangat sensitif seperti ideologi Gafatar," tegasnya.
Muhammad Salim kembali menegaskan bahwa meskipun eks anggota Gafatar yang datang telah melalui proses seleksi dan pembinaan dari lembaga terkait, akan tetap ada kemungkinan para eks Gafatar itu kembali menganut kepercayaan lamanya.
