Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, mengajak sejumlah penerima manfaat bantuan sosial (bansos) berdialog dalam Public Hearing Gempita (Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air) bersama Kantor Komunikasi Presiden di Jakarta pada Rabu (28/5/2025).
Melalui dialog tersebut, Wamensos mendengar aspirasi para penerima bansos. Pertemuan ini menjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab aspirasi kebutuhan rakyat.
Sebagai bagian dari kegiatan "Double Check," Public Hearing Gempita merupakan kegiatan rutin dari Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air yang berkolaborasi dengan Kantor Komunikasi Presiden untuk memfasilitasi masyarakat bertemu dengan pengambil kebijakan.
Dalam Public Hearing Gempita bertajuk "Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil" pada Rabu (28/5) lalu, Wamensos Agus Jabo berdialog dengan enam penerima manfaat bansos. Mereka adalah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), program rehabilitasi, dan bantuan pemberdayaan usaha.
Salah satu penerima manfaat bantuan yang berdialog dengan Wamensos di forum itu ialah Ahmad Habiballoh (41). Penyandang disabilitas sensorik netra tersebut mengatakan, berkat program rehabilitasi dari Kemensos, ia dapat hidup lebih mandiri.
Abi sapaan akrabnya, mendapatkan layanan rehabilitasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Saat ini, dia sudah menjadi instruktur refleksi di sana.
"Melalui [program] Kemensos, kami membangun kepercayaan diri kami, mandiri di tengah masyarakat. [Kami] diberi pelatihan bidang pijat massage, siatsu," kata Abi.
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo menjelaskan bahwa langkah pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan adalah bagian dari tugas perlindungan sepanjang hayat.
"Kemensos melakukan program-program intervensi dan Atensi untuk membantu mereka yang berasal dari keluarga miskin," ujar dia.
Agus Jabo menambahkan, Kemensos kini sedang berupaya memperbaiki kualitas program bantuan. Maka itu, Kemensos tak hanya menyediakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, tetapi juga pemberdayaan.
Langkah itu bertujuan mendorong masyarakat yang masih produktif dan menerima bantuan sosial menjadi mandiri. Dengan bantuan pemberdayaan, penerima bansos diharapkan dapat mencari penghasilan layak dan tidak lagi tergantung pada bantuan pemerintah.
"Kami ingin saudara-saudara kita yang kurang mampu, saudara-saudara yang miskin, bisa berdaya dan negara selalu hadir untuk bisa memberdayakan," ujar Agus Jabo.
Upaya Pemerintah Mengatasi Kemiskinan
Kepada peserta yang menghadiri dialog tersebut, Agus Jabo juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengentasan kemiskinan.
Pertama, Presiden Prabowo memerintahkan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Menurut Agus Jabo, untuk menjalankan perintah tersebut, penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Semua harus berangkat dari situ untuk menyusun program-programnya, supaya indikator-indikator pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bisa kita lihat. Grafiknya bisa kita lihat juga peningkatannya. Dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu, kita kemudian bisa tahu jumlah orang miskin di Indonesia berapa, alamat orang miskin di mana, profilnya seperti apa," kata dia.
Kedua, Presiden Prabowo telah menargetkan angka kemiskinan Indonesia turun menjadi di bawah 5 persen tahun 2029. Saat ini, Agus Jabo mencatat angka kemiskinan di Indonesia masih sebesar 8,57 persen. Artinya masih ada sekitar 24 juta warga miskin di tanah air.
Melalui Inpres No. 8 tahun 2025, Presiden Prabowo telah mengamanatkan sejumlah tindak lanjut untuk pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Berdasarkan Inpres tadi, seluruh kementerian menerima tugas untuk turut mengatasi kemiskinan. Demikian pula pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
"Tugas Kemensos adalah memutakhirkan data, data tunggal sosial ekonomi nasional itu supaya para penerima manfaat bansos tepat sasaran," ujar Agus Jabo.
Ketiga, untuk mengentaskan kemiskinan, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk merealisasikan program ini, Kemensos dan kementerian/lembaga lainnya berkolaborasi membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Dibuka mulai Juli 2025, Sekolah Rakyat akan menyediakan fasilitas pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
"Kami ingin siswa-siswa dari keluarga miskin ini kemudian di samping mereka cerdas, punya ilmu, mereka punya karakter - karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial - dan mereka juga punya masa depan yang cerah," terang Agus Jabo.
Selain untuk memutus transmisi kemiskinan antar-generasi, menurut Agus Jabo, Presiden Prabowo juga ingin Sekolah Rakyat dapat memuliakan orang-orang miskin di Indonesia.
"Kita dukung apa yang diprogramkan oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan bersinergi, bergotong-royong antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan rakyat," kata dia.
Public Hearing Gempita Jalin Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat
Saat berbicara di forum yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, berharap Public Hearing Gempita menjadi ruang bagi para menteri dan wakil menteri untuk menjelaskan capaian maupun rencana ke depan. Dengan begitu, komunikasi di antara para pengambil kebijakan dan masyarakat bisa makin kuat terjalin.
"Kami dari PCO sekadar memfasilitasi, penerima manfaat bertemu dengan wakil kebijakan. Dari sana bisa timbul dialog umpan balik, feedback. Kalau ada yang belum maksimal, masih kurang bisa diperbaiki," kata Hasan.
Ketua Umum Gempita, Alfonso Ferry Pahotan, menambahkan kegiatan Public Hearing akan terus digelar secara berkala. "Melalui [kegiatan] ini, [kami] bisa menebar info yang benar muaranya, agar tidak menjadi masyarakat yang gagal paham," ujar Alfonso.
Selain Wamensos Agus Jabo, sejumlah anggota kabinet lainnya turut hadir serta mendengar aspirasi penerima manfaat program. Mereka adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ul Haq.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
