tirto.id - Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Wahyu A. Perdana, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo di akun Facebook dan Twitter yang menginginkan semua kementerian dan lembaga negara fokus pada penerimaan dan tidak menghambat investasi.
Ia mengkritik keras pernyataan Jokowi di Facebook dan Twitter tersebut yang dinilainya yang terlalu memberi banyak "karpet merah" untuk investasi, tapi lupa sama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin parah.
"Padahal, dari olah data Walhi, Januari hingga awal minggu September ini tercatat 19.000 titik panas, 3500 lebih berada di kawasan konsesi, dan 8000 lebih di kawasan gambut. Investasi perusahaan ikut andil,” kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (14/9/2019).
Wahyu menilai, dibanding memberikan tambahan keistimewaan bagi korporasi, Jokowi seharusnya me-review izin konsesi, mengaudit lingkungan, dan mengevaluasi kelembagaan pada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menjadi penting dikedepankan.
"Alih-alih mematuhi putusan MA untuk membuka data konsesi dan membangun rumah sakit khusus korban asap, pemerintah bersama parlemen justru mengeluarkan banyak rancangan kebijakan yang mengistimewakan korporasi dan mengancam hak masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, dalam akun Facebook-nya, Jokowi ingin menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi dalam waktu sebulan kedepan.
Pekan lalu, Jokowi mengaku telah meminta kepada seluruh kementerian terutama yang berkaitan dengan ekonomi untuk mengiventarisasi semua regulasi yang menghambat, yang memperlambat investasi, khususnya foreign direct investment (FDI).
"Kepada setiap kementerian yang berhubungan dengan investasi, agar menginventarisasi perusahaan-perusahaan mancanegara yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di negara kita, namun terlambat realisasi karena mengalami kendala di lapangan. Saya minta dicek satu per satu, masalahnya ada di mana, sumbatannya mana, agar kita buka," tulis Jokowi.
Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja cepat dalam merealisasi hal tersebut. Ia mengatakan dalam lima tahun terakhir, Indonesia sudah memiliki peningkatan ease of doing business, peringkat daya saing kita naik, dan mulai penyederhanaan perizinan lewat OSS (online single submission).
"Tapi faktanya itu belum cukup. Kita harus bisa lebih cepat lagi. Negara-negara pesaing kita berlomba-lomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik untuk investasi. Kita juga harus berbenah dengan perbaikan secara menyeluruh, dari tingkat pusat sampai ke kabupaten dan kota," kata Jokowi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
