tirto.id - Pengkampanye Keadilan Iklim dan Isu global Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yuyun Harmono menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung langkah konkret pemerintah menyikapi perubahan iklim.
Yuyun juga menilai, upaya pembenahan tata kelola sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan hidup turut luput dalam pidato kenegaraan Jokowi.
Yuyun mengatakan, kata kunci “perubahan iklim” dan “kerusakan lingkungan” sudah disebutkan dalam pidato, sehingga Jokowi seharusnya paham kedua hal itu harus segera diatasi.
Yuyun menduga, Jokowi tidak berbicara lebih detail karena ingin menghindari fakta bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disumbang juga oleh sejumlah metode pembangunan pemerintah saat ini.
“Presiden tidak menyampaikan secara tegas langkah kebijakan revolusioner apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi krisis atau kegentingan yang diakibatkan oleh krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup,” ucap Yuyun dalam keterangan tertulis yang diperoleh reporter Tirto pada Senin (19/8/2019).
Menurut Yuyun, luputnya pembahasan langkah untuk menghadapi dua masalah itu semakin membuat Indonesia berada dalam ancaman. Salah satunya, kata Yuyun, adalah krisis pangan yang disebabkan karena perubahan iklim.
Ia khawatir, bila keengganan pemerintah untuk menaruh perhatian hanya akan membuat visi kedaulatan pangan Indonesia semakin jauh.
“Kita juga akan menghadapi ancaman krisis pangan, baik akibat dampak perubahan iklim maupun konversi lahan pertanian yang semakin massif. Kedaulatan pangan hanya menjadi ilusi.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan, negara dunia saat ini tidak hanya sedang menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis iklim.
Menurut Jokowi, krisis iklim ini merupakan ancaman bagi dunia di samping kerusakan lingkungan.
“Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama,” ucap Jokowi saat menyampaikan pidato RUU APBN dan Nota Keuangan 2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/19).
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno