tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan merespons isu people power atau gerakan kedaulatan rakyat yang kerap dibicarakan belakangan ini.
Menurut Bara, dirinya hanya mengikuti arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut semua pihak harus menerima apa pun hasilnya pada 22 Mei mendatang.
"Jadi gini Ketum kami, Zulkifli Hasan menjamu Presiden Jokowi pada acara bukber. Di sana secara jelas Pak Zul berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei. Apapun hasilnya dan kita harus move on sebagai bangsa," kata Bara saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019) siang.
Tak hanya itu, Bara juga mengaku akan ikut arahan Zulhas untuk PAN tidak ikut dalam gerakan-gerakan yang justru membuat resah masyarakat dan chaos.
"Kalau ada ketidakpuasan atau indikasi kecurangan, harus ditempuh secara konstitusional sesuai UU Pemilu. Itu adalah posisi PAN. Pak Zul adalah pemimpin utama kami. Jadi saya bisa katakan PAN tidak akan ikut gerak-gerakan yang justru akan membuat suasana resah dan membuat chaos. Apapun itu namanya kami tidak akan terlibat," katanya.
"Saya mereferensi pendapat saya kepada Ketua Umum. Beliau selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa ikut dalam kegiatan yang inkonstitusional," lanjut Bara.
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, berpidato membahas people power yang sedang ramai diperbincangkan. Ia mengatakan, saat ini yang digunakan tak lagi people power, melainkan "kedaulatan rakyat".
Amien mengatakan hal tersebut saat memberikan pembukaan di agenda "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang diselenggarakan BPN Prabowo-Sandiaga, di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) sore.
"Ini sudah azan. Jadi sebelum doa, saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power, tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," katanya.
Amien merujuk ucapan Rizieq Shihab yang memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa people power diganti dengan kedaulatan rakyat.
"Umat harus taat IJTIMA' ULAMA. Kita bukan melawan 01, tapi melawan yang curang. Ganti kalimat PEOPLE POWER menjadi KEDAULATAN RAKYAT agar tidak terkena pasal hukum," kata HRS pada Jumat (11/5/2019) lalu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
