tirto.id - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menegaskan partainya tidak akan melobi Dewan Kehormatan PAN Amien Rais apabila memutuskan untuk kembali mendukung Joko Widodo. Menurut Bara, kebijakan PAN ditentukan oleh Ketua Umum, yakni Zulkifli Hasan.
"Pengambilan keputusan-keputusan strategis itu ketua umum lah yang harusnya menjadi pemimpin utama yang bertanggung jawab. Jadi itu yang ingin kami tegakkan nantinya. yang jadi tokoh sentral itu adalah ketum," tegas Bara di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Dia menegaskan, keputusan ketua umum tentu akan mendapat pertimbangan dari berbagai pengurus partai. Namun tindakan yang berlawanan dari partai tidak akan dibiarkan.
"Tidak akan dibiarkan, di elite partai juga kan di situ ada ketum, waketum, sekjen, wasekjen, ketua majelis pertimbangan partai, majelis ketua dewan kehormatan, semua akan kami libatkan," tegasnya.
PAN memang membuka peluang untuk bergabung kembali dengan pemerintah. Pasalnya, kata Bara, PAN hanya bersepakat mendukung Prabowo-Sandiaga sampai Pilpres 2019.
"Pilpres selesai ya sudah. Sekarang kita partai juga bebas menentukan kebijakan atau arah selanjutnya kan sesuai dengan kepentingan masing-masing," ucapnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut partainya akan berpindah koalisi jika diberikan kursi pimpinan DPR dan MPR.
Eddy pun kembali menegaskan komitmen partainya untuk berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga bersama Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan Berkarya.
"Kembali saya tegaskan bahwa PAN berkomitmen dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama-sama partai pendukung Prabowo-Sandi. Pernyataan TKN yang mengatakan kita minta ini itu jelas tidak benar dan menimbulkan persepsi bahwa PAN akan hengkang dari koalisi," kata Eddy lewat keterangan tertulis kepada Tirto, Selasa (30/4/2019).
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
