tirto.id - Tarif yang dibebankan PT MRT Jakarta kepada penumpang tak sebanding dengan ongkos operasional dan perawatan. Selisihnya lebih dari dua kali lipat. Lalu bagaimana MRT Jakarta menutup pendanaan mereka?
Sebelum diluncurkan pada 24 Maret 2019, besaran tarif MRT Jakarta sempat memantik diskusi panjang. Jika dikalkulasi dengan rasional, maka tarif rute Lebak Bulus-Bundaran HI dikenakan Rp30 ribu.
Namun, banyak pihak menolak lantaran dianggap terlalu mahal. Akhirnya disepakati tarif dipatok hanya Rp14 ribu saja.
“Saat ini penumpang kami 90 ribu, dengan harga sekarang lonjakan penumpang hingga 150 ribu pun belum nutup,” kata Muhammad Effendi, Direktur Operasi dan Perawatan MRT di Depo MRT Lebak Bulus, Jumat, (22/11/2019).
Menurut Effendi, biaya operasional dan perawatan ratangga bisa mencapai Rp500 miliar per tahun.
Hasil dari penyewaan komersial di area stasiun MRT juga tak menutup selisih tersebut. Tiap kios hanya ditarik Rp1 juta (kelompok ) UMKM. Rata-rata per tahun PT MRT Jakarta mendapat pemasukan sebesar Rp20 miliar per stasiun dari usaha tersebut.
“Akhirnya Pemda DKI memberi subsidi tiket penumpang. Jadi yang disubsidi itu penumpang, bukan MRT,” ujar dia.
Akan tetapi, ke depannya tak menutup kemungkinan MRT Jakarta membiayai sendiri beban operasionalnya dari potensi Transit Oriented Development (TOD).
Dari pembangunan fase 1 terdapat potensi 34.047 unit hunian yang bisa dibangun di sekitar stasiun. Lalu ada potensi area parkir sebanyak 153.776 dengan potensi pendapatan Rp8,3 triliun per tahun.
Potensi TOD tersebut belum termasuk retail iklan, area perkantoran, dan area aktivitas publik.
Logikanya dengan pembangunan fasilitas MRT, maka harga hunian di sekitar MRT Jakarta juga akan naik. Skema bagi hasil dari potensi TOD tersebut bisa jadi sumber pemasukan anyar bagi MRT Jakarta.
Apalagi jika pemerintah daerah dan dinas perhubungan bisa memaksimalkan jumlah penumpang MRT Jakarta hingga dua kali lipat. Caranya, menurut Effendi, dengan membuat akses bagi kendaraan pribadi jadi kurang nyaman, misal menaikkan tarif parkir dan melebarkan pedestrian.
“Butuh regulasi pemerintah untuk memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum,” ungkap Effendi.
Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Abdul Aziz
