tirto.id - Dengan banyaknya masalah yang muncul dalam kegiatan perekonomian secara makro, maka bentuk-bentuk kebijakan ekonomi secara makro juga butuh dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan (dalam lingkup luas) seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain.
Hubungan di antara variabel-variabel tersebut, dapat bersifat kausal (sebab akibat) dan bersifat fungsional (saling memengaruhi).
Bersifat hubungan kausal (sebab akibat), seperti hubungan antara jumlah uang beredar dengan laju inflasi, hubungan antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan menurunnya tingkat pengangguran, dan sebagainya.
Sedangkan yang bersifat hubungan fungsional (saling memengaruhi), seperti hubungan pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan investasi, hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan, dan sebagainya.
Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro
Mengutip modul Ekonomi SMA Kelas X(2009), kebanyakan suatu negara menginginkan keadaan perekonomian yang ideal dengan mengarahkan tujuan dari kebijakan ekonomi makro pada hal-hal berikut ini:
a. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, kegiatan perekonomian juga akan meningkat dalam jangka panjang.
b. Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh suatu negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai.
c. Tingkat Inflasi
Kenaikan harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
d. Peningkatan Kesempatan Kerja
Peningkatan kesempatan kerja artinya suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat.
e. Peningkatan Kapasitas Produksi Nasional
Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara
f. Tingkat Pendapatan Nasional
Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara.
g. Neraca Pembayaran Luar Negeri
Artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit, dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
h. Kestabilan Keadaan Perekonomian
Kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang berlaku di pasar.
Bentuk-Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro
Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa bentuk kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara, di antaranya sebagai berikut.
a. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau memengaruhi jalannya perekonomian.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.
b. Kebijakan Segi Penawaran
Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.
Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.
c. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga (memengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku.
Editor: Addi M Idhom
