tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melaporkan, inflasi tahunan (year on year/yoy) Jakarta pada September 2024 tercatat sebesar 1,70 persen, dengan indeks Harga Konsumen (IHK) 104,97. Sementara, secara bulanan (month to month), Jakarta tercatat mengalami deflasi sebesar 0,10 persen.
“Untuk DKI Jakarta mengalami deflasi 0,10 persen. Kalau kita lihat di nasional tadi juga sama, trennya deflasi. Bahkan, lebih dalam secara nasional di 0,12 persen. Untuk inflasi tahun kalendernya (year to date/ytd) kita mencatat sebesar 0,79 persen,” papar Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin, dalam Rilis Berita Resmi Statistik DKI Jakarta Oktober 2024, dikutip Tirto, Selasa (8/10/2024).
Jakarta menjadi salah satu dari 24 provinsi yang menjadi penyumbang deflasi nasional. Meski begitu, tingkat deflasi Indonesia pada September 2024 mencapai 0,12 persen, jauh lebih dalam daripada yang dialami Jakarta.
Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir 2023, inflasi pada September 2024 mengalami penurunan sangat signifikan. Pada Desember 2023, inflasi Jakarta tercatat masih sebesar 2,28 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,67. Bahkan, tingkat inflasi September 2024 maupun Desember 2023 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Desember 2022 yang mencapai 4,21 persen.
Tingkat inflasi Desember 2023 tersebut didorong oleh kenaikan permintaan beberapa komoditas menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa komoditas tersebut di antaranya makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,349 persen. Kemudian, kelompok transportasi dengan andil inflasi 0,102 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,027 persen.
Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, salah satu kiatnya untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali adalah dengan terus melanjutkan program sembako murah. Selain menjaga inflasi, program ini juga digagas untuk menjaga agar stok bahan pokok tetap aman.
“Kita harus menjaga inflasi ini dengan salah satunya (program) Sembako Murah. Pemda menjaga ini dan menunjukkan stok sembako semuanya ada,” ujar Heru, saat berkunjung ke kegiatan Program Sembako Murah di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikutip Antara, Selasa (8/10/2024).
Heru juga menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pangan seperti PT Food Station, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, maupun Perumda Dharma Jaya, dalam menstabilkan harga dan pasokan pangan. Heru menilai, BUMD efektif untuk menjaga tingkat inflasi, karena dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Sedangkan untuk menjaga ketersediaan pangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan menggelar Program Bulog Siaga (Aksi Amankan Harga). Bahan pangan yang disediakan dalam program yang berlangsung pada 20 Februari-10 Maret 2024 ini meliputi beras, minyak, dan gula.
Dengan berbagai upaya tersebut, tak heran jika kemudian, baik Heru maupun Pemprov DKI Jakarta, berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat, karena telah berhasil mengendalikan tingkat inflasi. Pada Agustus 2023 lalu, misalnya, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022.
“Penghargaan ini dapat diraih karena sinergi dan kerja sama yang baik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta serta stakeholder lainnya,” kata Heru, dalam keterangan resminya, dikutip Tirto, Selasa (8/10/2024).
Kemudian, dengan keputusannya untuk merangkul BUMD, Heru secara pribadi juga diganjar penghargaan sebagai kepala daerah yang mendorong keterlibatan BUMD dalam pengendalian inflasi Jakarta dalam BUMD Awards 2023. Walaupun penghargaan tersebut didapatkannya secara pribadi, lanjut Heru, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov dan BUMD DKI Jakarta.
“Kepada BUMD DKI Jakarta yang selalu berusaha keras, bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi di Jakarta. Karena menjaga inflasi artinya kita berupaya mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Indonesia),” ujar Heru dalam keterangannya.
Laju inflasi Jakarta yang terjaga juga berhasil mengantarkan Heru sebagai kepala daerah di tingkat provinsi yang patut diapresiasi kinerjanya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Tempo Media Group di The Tribrata Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat malam (30/8/2024) lalu.
Dalam gelaran ini, Heru berhasil meraih nilai tertinggi dalam kategori Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi. Capaian ini melampaui perolehan nilai dari provinsi-provinsi lain, seperti Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua Tengah, serta Papua Barat.
Tak hanya dalam pengendalian inflasi. Pemprov DKI Jakarta pun sudah tujuh kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov DKI mencerminkan pula optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada 2023 lalu, pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemprov DKI Jakarta berhasil terealisasi sebesar Rp 71,07 triliun atau 100,57 persen dari yang ditargetkan, yakni senilai Rp 70,66 triliun. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 49,14 triliun, naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 45,61 triliun.
Kemudian, pendapatan transfer yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-Fisik, serta Insentif fiskal senilai Rp 20,16 triliun. Adapun pendapatan hibah yang berhasil didapatkan Pemprov Jakarta mencapai Rp1,77 triliun sampai akhir tahun lalu.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah TA 2023 hanya tercatat sebesar Rp 66,77 triliun, naik dari realisasi tahun 2022 yang senilai Rp 64,87 triliun. Dalam postur belanja daerah, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikannya untuk belanja modal, belanja operasi, belanja tak terduga, dan bantuan keuangan untuk pemerintah daerah lainnya.
Sementara, realisasi pembiayaan sampai akhir tahun 2023 hanya sebesar Rp 2,25 triliun, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 6,17 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari APBD TA 2023 sebesar Rp 6,54 triliun, turun dari yang sebelumnya senilai Rp 8,60 triliun.
“Ini luar biasa di tengah situasi ekonomi yang belum pulih. Capaian ini membuktikan hasil kerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta. Dewan mengapresiasi raihan dari sisi pendapatan yang melampaui target APBD DKI tahun 2023 seperti disampaikan dalam pidato Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono," kata
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Kamis (25/7/2024) lalu. Khoirudin berharap, realisasi penerimaan Jakarta yang positif akan berlanjut pada tahun ini, sehingga besaran Silpa APBD TA 2024 dapat lebih kecil dibandingkan 2023.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pernah mengatakan, kalau pendapatan per kapita Jakarta yang sekitar 21 ribu dolar Amerika Serikat (AS) sudah bisa dikatakan lolos dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Capaian tersebut dinilai bisa membuktikan, Indonesia dapat mengerek pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi lainnya agar lebih tinggi. Secara keseluruhan, Indonesia dapat keluar dari status negara berpendapatan menengah.
Pada kesempatan lain, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud mengemukakan, DKI Jakarta masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan wilayah Jawa, dengan kontributor dari sektor jasa keuangan, perdagangan, serta konstruksi. Kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai 57,04 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen. Disusul oleh Sumatra yang tumbuh sebesar 4,48 persen dan kontribusi terhadap PDB sebesar 22,08 persen.
“Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra masih ditopang oleh Provinsi Sumatra Utara, dengan sumber utama pertumbuhan adalah perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta konstruksi,” kata Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Sementara itu, Heru Budi Hartono, menuturkan, Jakarta merupakan katalisator ekonomi nasional dan salah satu daerah yang dapat mendukung mendukung transformasi Indonesia menuju kota global. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, dia ingin Jakarta dikenal keunggulan dan inovasinya, terutama di sektor industri lokal yang berkualitas internasional.
"Berdasarkan laporan Global City Index tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kearney, Jakarta menduduki peringkat 74 dari 156 kota di dunia. Hal ini menjadi penyemangat Pemprov DKI Jakarta untuk terus berupaya mengoptimalkan potensi kota agar sejajar dengan kota maju lainnya di dunia," tutur Heru, dalam keterangan resminya, dikutip Tirto, Selasa (8/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Intan Umbari Prihatin
