tirto.id -
Bendera paguyuban PKL TM 2 berkibar. Beberapa demonstran membawa rontek. "MALIOBORO ORA DIDOL." dan "PKL adalah ROH-nya MALIOBORO," adalah contoh tulisan mereka saat menuntut keadilan. Pekik orasi diiringi oleh suara kentongan bambu pun terus digaungkan para PKL sebagai simbol tanda darurat saat aparat bersiaga di depan pagar.
"PKL bersatu, tak bisa dikalahkan. PKL bersatu, tak bisa dikalahkan," seru para PKL yang terhalang pagar untuk masuk ke Kompleks Kepatihan, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2024).
"PKL, yes, PKL, yes, PKL, yes yes yes," bersahut-sahut pemandu orasi dan PKL saling membakar semangat.
Tak dapat masuk ke Kompleks Kepatihan, para PKL ini tidak gentar. Meski matahari terik, mereka duduk dengan memenuhi Jalan Maliboro di depan Gerbang Barat Kompleks Kepatihan.
Aksi di depan Kepatihan oleh TM 2 bukan kali pertama. Mereka kembali menyuarakan penolakan upaya relokasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta (DIY) kepada mereka.
Ketua Paguyuban PKL TM 2 Tri Dharma, Supriyati, mempertanyakan alasan Pemprov DIY menolak kedatangan para pedagang TM 2.
"Kenapa kalau kami datang ke sini selalu ditolak? Kemarin kami mencoba beraudiensi, berkirim surat ke Dinas Budaya DIY waktu itu katanya mau ada pertemuan. Nyatanya langsung distop digagalkan. Makanya kami kembali ke sini bersurat dan kembali ditolak lagi," sesalnya diwawancarai di lokasi orasi pada Rabu (11/9/2024).
Supriyati membeberkan, PKL TM 2 sempat dijanjikan audiensi dengan Pemprov DIY oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta selaku pemangku wilayah TM 2. Namun, sebulan berlalu, tidak ada perkembangan lanjutan akan digelarnya audiensi.
"Jadi kami bersurat lagi ke Pemprov DIY karena tidak ada tindak lanjut. Pertemuan hanya ngabar gitu saja. Nggak ada hasilnya," cecarnya.
Keputusan relokasi, kata Supriyati, dilakukan secara sepihak oleh Pemprov DIY dan Pemkot Yogyakarta. Supriyati menyatakan bahwa para pedagang PKL TM 2 tidak dilibatkan dalam proses diskusi.
"Kami juga heran, sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ kami tidak pernah dilibatkan. Jadi, kami ingin ada pelibatan masyarakat. Kami sebagai pedagang. Wong kami yang dipindahkan, kenapa kami tidak pernah diajak urun rembug?" kata Supriyati.
"Bahwa kami PKL Malioboro ikonnya Malioboro juga dan kami punya peran dalam ekonomi DIY. Kami sudah direlokasi, sudah manut sama pemerintah dari selasar ke TM 2, tapi setelah pindah ke TM 2 kami tidak diajak urun rembug, diajak diskusi tidak pernah. Ujug-ujug di media masa dinas terkait bilang pada 2025, akan dipindah (PKL TM 2 akan kembali direlokasi)," imbuh Supriyati.
Dia pun menyatakan, PKL TM 2 berharap dapat dijadikan satu dengan rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) oleh Pemprov DIY.
"Karena JPG juga menjadi objek wisata. Berharapnya kami tetap bertahan, kami sudah beradaptasi 2 tahun di situ. Waktu ada amdal, saya ikut datang ke DPRD DIY, dari dinas PU mengatakan bahwa akan ada gerai UMKM (di JPG). Kenapa ada gerai UMKM malah kami disingkarkan dari TM 2," Supriyati bertanya.
Para PKL TM 2 tetap tidak diterima oleh perwakilan Pemprov DIY meski sudah bertahan selama 2 jam. PKL TM 2 pun menyerahkan keranda sebagai simbol matinya kesejahteraan PKL Malioboro. Setelah aksi ini, mereka mengadukan hal ini ke Komnas HAM dan UNESCO.
"Karena ya sudah, kami datang kok tidak dibuka. Pintunya malah ditutup tidak ada ruang dialog sama sekali. Ada apa sebenarnya," tuturnya.
Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa oleh PKL TM 2. Dia bilang, pada waktu yang bersamaan sedang bertugas dinas di Queen Latifa Hospital, Sleman.
Sultan bilang, PKL TM 2 yang menolak relokasi tidak mungkin dikembalikan berdagang di selasar Malioboro. Mengingat peruntukan selasar Malioboro memang bukan untuk PKL. Dia juga bilang tidak ada legalitas terhadap kegiatan PKL di selasar Malioboro. Selain itu, Malioboro memang sudah lama direncanakan untuk di tata sesuai dengan fungi dan peruntukannya.
“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” kata Sultan.
Sebelumnya, PKL TM 2 diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, dan Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, di Kompleks Balai Kota Yogyakarta pada 5 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Sugeng mengklaim pihaknya telah menempatkan PKL sebagai subjek dalam proses relokasi.
“Kami menempatkan teman-teman pedagang (TM 2) sebagai subjek. Tapi bukan memaksa pemerintah menuruti pure. Ini memberi kesempatan untuk dialog. Kami menghormati marwah bapak ibu,” ujar Sugeng.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Andrian Pratama Taher
