tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal kebijakan tak mengundang para menteri Kabinet Kerja dalam debat Pilpres 2019 keempat dan kelima.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, kebijakan itu asal dilandasi alasan keterbatasan kursi bisa dipahami. Namun, ditolak TKN saat alasannya, karena para menteri mendukung paslon 01.
"Saya akan masih mempertanyakan jangan sampai kemudian [alasan] kekanak-kanakan bahwa mengundang menteri adalah sesuatu yang dikaitkan sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berpikir salah gitu loh. Kalau alasannya bahwa menterinya paslon 01, saya nolak," ujar Aria di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
KPU memastikan tak akan mengundang menteri-menteri pada dua debat selanjutnya, yakni debat keempat pada 30 Maret 2019 dan debat kelima pada 13 April 2019. Hal ini sesuai kesepakatan rapat dengan TKN dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Aria membandingkan, sejumlah pendukung Prabowo Sandi. Menurut dia, KPU juga bisa tak mengundang pimpinan DPR/MPR yang berasal dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.
Ia mencontohkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, atau Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta wakilnya Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Muzani juga sebaiknya tak diundang oleh KPU.
"Apa saya juga bisa melarang pimpinan lembaga tinggi negara DPR atau MPR datang?" kata Aria.
Menurut Aria, selama ini menteri hadir sebagai tamu undangan dari KPU yang mencerminkan kelembagaan mereka, yang tentunya dalam posisi netral dan tidak memihak.
Aria juga mengatakan, para menteri tidak ditempatkan pada bangku massa pendukung paslon, tidak juga mengenakan baju atribut kampanye, dan tidak pula meneriakan yel-yel.
"Kalau alasannya nanti background partai politiknya, parta pengusungnya, bisa saya [usul] juga enggak mengundang pimpinan DPR, MPR, jadi enggak dewasa," imbuh dia.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
