tirto.id - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir mengkhawatirkan sejumlah lembaga survei yang tak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Apalagi, belum tentu survei-survei tersebut akurat dan benar dari sisi metodologi.
"Ada survei ini, survei-survei yang tidak diakui KPU atau terdaftar ya, kita enggak bisa komen, takutnya dibilang mendeskreditkan," ujar Erick di sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).
Sebab, hasil survei elektabilitas capres-cawapres sejumlah lembaga tersebut bisa mempengaruhi opini publik bukan hanya sebelum pemilihan, melainkan juga setelahnya.
Apalagi, jika survei tersebut terus memunculkan nama Prabwo-Sandiaga dengan elektabilitas yang terus terkerek. Hasil survei yang belum tentu benar itu berpotensi jadi pijakan kubu lawan untuk mengklaim keunggulan suara dari hasil hitung cepat di hari-h pencoblosan, seperti yang terjadi di Pilpres 2014.
"Kita tdak mau kejadian [seperti] 2014, Ketika ada yang mengumumkan quick count berbeda, ini yang harus kita jaga," tutur Erick.
Pada pilpres 2014 lalu, kubu Prabowo memang pernah mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Namun, KPU akhirnya memutuskan bahwa raihan suara terbanyak berdasarkan rekap surat suara se-Indonesia memenangkan pasangan Joko Widodo-Jussuf Kalla.
Karena itu pula lah, menurut Erick, media serta lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU harus bersikap netral dan menyampaikan kondisi sebenarnya.
"Semua media, semua lembaga survei kan sudah mengeluarkan hasil survei nya. Nah kalau saya dibilang enggak mau ngakuin ini, itu, enggak. Saya selalu bilang kita kompalasi, misalnya ada 10-11 lembaga survei, kita masukan data-datanya. Kita bagi, angkanya masih 13-25% [unggul], itu yang kita yakini," pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Irwan Syambudi
