tirto.id - TikTok berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menggelar diskusi panel dalam rangkaian acara TikTok Goes To Kampus bertajuk “Melawan Disinformasi di Pilkada 2024”. Dalam acara ini, TikTok mengungkap langkah-langkah proaktif dalam memberantas disinformasi menjelang Pilkada 2024.
Public Policy & Govermment Relation TikTok, Faris Mufid, menjelaskan bahwa TikTok memiliki sistem machine regulation untuk menegakkan panduan komunitas. Melalui sistem ini, konten yang melanggar panduan dapat terdeteksi dan dihapus secara otomatis.
Faris mengatakan bahwa pada kuartal pertama 2024, TikTok telah melakukan penghapusan lebih dari 14,9 juta konten dengan tingkat proactive removal mencapai 99,5 persen.
“Jadi, akan dilakukan pengecekan apakah konten ini melanggar panduan komunitas atau tidak,” kata Faris dalam diskusi di Swasana Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).
Bahkan, kata Faris, terdapat fitur removal rate within 24 hours. "Jadi, sebelum 24 jam konten itu naik, itu sudah dihapus. Itu sekitar 92,4 persen,” tuturnya.
Meski demikian, Faris mengakui bahwa teknologi tetap memiliki batasan. Ada konten-konten tertentu yang tidak dapat ditangkap oleh mesin tersebut.Oleh karena itulah, TikTok memiliki moderator mesin atau manusia berbasis di Indonesia.
Tim itu, kata Faris, bekerja selama 24 jam dan memiliki pemahaman kontekstual yang kuat tentang konten lokal.
“Nah, keuntungan dari human moderator itu, karena orang Indonesia, mereka jadi punya konteks lokal. Ini nanti akan berguna untuk pilkada, misalnya. Apalagi, Indonesia diverse sekali. Area-area yang luas dan bahasa daerah kita begitu banyak,” ujarnya.
“Makanya keunggulannya di situ. Human moderator kami itu ngerti konten-konten daerah. Jadi, ada yang bisa dilempar nanti kita lakukan untuk menegakkan panduan komunitas,” lanjut Farid.
Selain itu, Faris juga mengatakan bahwa TikTok terus aktif melaporkan aktivitas agen dan buzzers yang berupaya memanipulasi diskursus politik.
“Kita temukan ada operasi terselubung untuk menaikkan pamor kandidat politik dan juga menyerang kandidat politik lawannya,” tuturnya.
Sebagai bagian dari upaya kolaborasi, kata Faris, TikTok juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memfasilitasi pelaporan konten disinformasi pilkada.
“Kami menggandeng Bawaslu. Ada MoU untuk bisa langsung report apabila Bawaslu menemukan konten-konten dan misinformasi sepanjang masa pemilu di pilpres kemarin. Ini akan kami teruskan untuk pilkada serentak nanti," tuturnya.
Faris menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, untuk membentuk ekosistem digital yang aman.
“Pemberantasan hoax bukan hanya pemerintah, tapi juga teman-teman mahasiswa. Jadilah pengguna yang cerdas,” ucap Faris.
Dengan inisiatif ini, TikTok berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi penggunanya menjelang Pilkada 2024.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
