tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengklaim kesejahteraan rakyat Indonesia membaik selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sebagai buktinya, Puan memaparkan data kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada 2014 menjadi 69,5 di tahun 2015. IPM membaik lagi jadi 70,19 pada 2016 dan 70,79 di tahun 2017.
Sementara, Indeks Gini mengalami tren penurunan dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,402 di tahun 2015. Selanjutnya, menurut Puan, Indeks Gini tercatat 0,394 pada 2016 dan 0,393 di tahun 2017.
"Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen,” kata Puan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/10/2017) seperti dikutip Antara.
Dia melanjutkan, “Atas capaian tersebut, pada 2016, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development."
Penurunan Indeks Gini, Puan menambahkan, juga tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Berdasarkan data Kemenko PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada tahun 2016 menjadi 17,12 pada tahun 2017.
Puan menjelaskan naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini tersebut juga berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada 2014, dia mencatat angka kemiskinan masih mencapai 11,25 persen. Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016 dan 10,64 persen di tahun 2017.
Dia memerinci program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program Bantuan Sosial Pemerintah tersebut dapat menyangga 26 sampai 30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu," kata Puan.
Klaim pemerintahan Jokowi-JK ini berkebalikan dengan hasil riset Oxfam yang menyimpulkan kesenjangan di Indonesia terus melebar. Laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada Februari 2017 mencatat kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia, sebesar 25 miliar dolar AS, sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di negeri ini.
Menurut riset dua lembaga itu, Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Pada 2016, sebanyak 1 persen individu terkaya dari total penduduk Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan. Laporan ini juga mengingatkan masih banyak penduduk Indonesia rentan kembali miskin.
Baca juga: Harta Empat Orang Terkaya Setara 100 Juta Orang Termiskin
Laporan itu menilai capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Meski mengakui di 20 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem berkurang dari 40 persen menjadi di kisaran 8 persen, ketimpangan masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Oxfam dan INFID merekomendasikan pemerintah menyusun rencana nasional untuk penanganan ketimpangan dan pencapaian target menurunkan koefisien gini, termasuk antara daerah dan perkotaan.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Belum Turunkan Kemiskinan
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
