tirto.id - Presiden Jokowi mengklaim pemerintahannya periode pertama telah melakukan pembangunan nasional secara merata. Jokowi berencana untuk melakukan kembali reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
"Kita harapkan nanti di lima tahun ke depan kita akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan prosedur yang menghambat dan berbelit-belit yang kita punyai saat ini," tegas Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (3/10/2019) sebagaimana dilansir dari Antara.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (3/10/2019). Pemerintah membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan membahas persiapan implementasi APBN Tahun 2020 dalam sidang kabinet paripurna terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Presiden mengklaim selama pemerintahan periode pertama telah membentuk pondasi pembangunan nasional yang baik dalam 5 tahun terakhir. Hal itu disampaikan ketika mantan Wali Kota Surakarta itu mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
"Saya melihat selama 5 tahun ini kita telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, dan lebih merata," kata Presiden.
Menurut Presiden, lima tahun pemerintah Jokowi-JK telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN semakin sehat dan mandiri.
Jokowi mengklaim, pemerintah juga telah memeratakan pembangunan yang tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga sejumlah proyek infrastruktur di daerah-daerah. Selain itu, reformasi birokrasi dan struktural juga telah dilakukan kendati masih dalam keterbatasan.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menyatakan, pemerintah sudah melakukan reformasi pada sektor perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Berkaca dari upaya reformasi pemerintah, Jokowi ingin agar pelaksanaan dan efektivitas implementasi bisa diterapkan dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024.
Seluruh menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan itu bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden hasil Pemilu 2014.
RPJMN mencakup strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga maupun lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Editor: Maya Saputri
