Tiga Strategi Pemerintah Atasi Ketimpangan Ekonomi

Oleh: Damianus Andreas - 1 Juni 2017
Dibaca Normal 2 menit
Ada tiga pilar utama yang menjadi prioritas, yakni terkait pemerataan lahan, kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan naik setiap tahunnya, ternyata belum bisa dibarengi dengan pemerataan di sektor perekonomian.

Darmin mengatakan pemerintah saat ini telah menyiapkan sejumlah strategi berupa kebijakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ada tiga pilar utama yang menjadi prioritas, yakni terkait pemerataan lahan, kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Kita sudah lama tertinggal. Ini bukan perkara mudah, jika tidak segera diatasi akan semakin parah ke depannya,” ujar Darmin saat menyampaikan pidato pembuka di acara diskusi tentang ekonomi berkeadilan, Selasa (30/5/2017) lalu di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.

Senada dengan Darmin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang turut hadir memberikan pidato pembuka menekankan soal pentingnya menyelesaikan permasalahan tanah di Indonesia. Menurut Sofyan, melakukan sertifikasi lahan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah saat ini.

“Anda punya tanah, tanah keluarga, tapi seumur-umur enggak pernah ada land title, kita berikan title. Dengan diberikan title atau hak ini, maka Anda bisa menggunakan tanah tadi untuk jaminan di perbankan, dan lain-lain. Akan meningkatkan financial inclusion,” jelas Sofyan kepada awak media seusai memberikan pidato sambutannya.

Berdasarkan catatan Sofyan, dari sebanyak 130 juta bidang tanah di luar hutan, yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. “Presiden Jokowi berharap, 2017 ada 5 juta (lahan memperoleh sertifikat), 2018 ada 7 juta, 2019 ada 9 juta. Saya berpikir kalau program ini berjalan jangka panjang, pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah (tersertifikasi),” ucap Sofyan.

Selain melakukan sertifikasi, komponen lain yang merupakan bagian dari program redistribusi lahan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah distribusi tanah. “Untuk tanah, yang di bawah wewenang saya itu bukan fresh land ya kebanyakan. Tapi lahan hutan, kawasan hutan yang masyarakat sudah ada di situ dan jadi kampung,” kata Sofyan lagi.

Selanjutnya, terkait dengan pemerataan kesempatan, ekonom Raden Pardede menjelaskan sudah seharusnya setiap orang di Indonesia memiliki kesempatan yang sama. “Yang utamanya adalah skill atau keterampilan, pendidikan, dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru,” ujar Pardede seusai menjadi pembicara di acara diskusi tersebut.

Seakan memperkuat pernyataan Pardede tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo pun menyampaikan perlu adanya sinergi yang baik antara swasta dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di samping itu, sertifikasi melalui program vokasional pun dinilai perlu dilakukan.

Sementara itu, terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, kesehatan dan pemenuhan gizi dinilai sebagai aspek penting yang harus dipenuhi. Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas menyebutkan, ketimpangan ekonomi sebetulnya sudah dimulai sejak seseorang itu lahir. Berdasarkan data yang dimiliki Vivi, 1/3 ketimpangan disebabkan oleh perbedaan tempat lahir dan pendidikan orang tua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun sempat menyinggung hal serupa. Saat memberikan pidato pembuka di acara peluncuran laporan ketimpangan ekonomi yang dikeluarkan Oxfam Indonesia pada 23 Februari 2017 lalu, Menkeu mengungkapkan akibat tidak menerima nutrisi yang cukup, peluang bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak menjadi berkurang.

Oleh karena itu, menurut Sri, dalam mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa hanya berbicara soal peningkatan anggaran. “Saya senang saja baca rekomendasi dari Oxfam, anggaran kesehatan harus dinaikkan berapa persen, begitu juga anggaran pendidikan. Tapi apakah sudah dipikirkan matang-matang?” ujar Sri kala itu.

“Karena kalau anggaran pendidikan dinaikkan, tapi kualitasnya malah menurun, sudah seharusnya kita khawatir. Begitu juga kalau anggaran kesehatan naik, tapi korupsi pengadaan alat-alat kesehatan malah semakin besar, itu juga jadi sumber kekhawatiran," tambahnya.

Sri pun sempat mempertanyakan dengan besaran anggaran yang ada, kenapa masih ada sekolah-sekolah yang bangunannya rusak maupun tenaga-tenaga pengajar yang sudah dibayar tinggi namun tidak meningkatkan kemampuannya.

"Anda tidak bisa mengumpulkan uang, lalu menghabiskannya secara tidak efisien. Itu hanya akan menjadi sia-sia," ucapnya.

Menurut laporan dari organisasi nirlaba Oxfam tersebut, kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang tercatat senilai 25 miliar dolar AS, bisa disetarakan dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Untuk itu, peningkatan pada pajak pemerintah yang dipungut dari warga super kaya bisa menjadi salah satu solusi.

"Intinya, dari pernyataan tersebut adalah, Indonesia sudah sewajarnya memperoleh pendapatan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, tarif pajak kita ini terlalu rendah dari realitas. Pajak untuk kaum super kaya di Indonesia lebih rendah daripada pengenaan pajak untuk kaum super kaya di negara-negara lain," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development Sugeng Bahagijo di Jakarta pada 23 Februari 2017.

Saat itu, Sugeng berpendapat, dengan memaksimalkan pendapatan pajak dari kekayaan segelintir warga negara di Indonesia berpotensi mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa sehingga akan berujung pada pemerataan kesejahteraan.

Adapun pemerintah sendiri sudah mengupayakan perbaikan kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan dari segi perpajakan melalui program tax amnesty.

Lewat pelaksanaan program yang berakhir pada 31 Maret lalu itu, pemerintah memang menargetkan kebijakan pengampunan pajak agar dapat diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri sehingga bisa membantu stabilitas perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, seperti kembali diungkapkan Menko Darmin, fokus pemerintah dalam penganggaran subsidi untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial juga tengah menjadi prioritas saat ini. “Itu adalah awal dari upaya untuk mencoba mengejar ketertinggalan, yang sudah cukup jauh dalam pembangunan infrastruktur,” ucap Darmin.

Selain itu, melakukan sejumlah transformasi di sektor-sektor yang dinilai dapat menjadi pondasi perekonomian pun terus digalakkan. Di antaranya seperti sektor industri manufaktur, pariwisata, dan perikanan.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto