tirto.id - Aparat keamanan berjaga dengan ketat di sekitar Istana Gambir--yang sekarang bernama Istana Negara, Jakarta. Mereka di antaranya polisi Republik Indonesia, polisi federal Jakarta, serta anggota kepanduan yang berasal dari Semarang, Cirebon, Yogyakarta, dan Jakarta. Selain itu, ada juga satu kompi artileri Belanda pimpinan Kapten HJ Fijlstra dan satu kompi infanteri Indonesia pimpinan Kapten Poniman.
Sore itu, ribuan massa berkumpul di muka istana. Sementara para pejabat mendengarkan siaran radio dari Amsterdam. Mohammad Hatta yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden yang merangkap perdana menteri juga menteri luar negeri, hadir di Amsterdam mewakili Indonesia. Kedatangannya di Istana Kerajaan Belanda disambut lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ia juga memeriksa barisan kawal kehormatan. Setelah itu, acara inti dimulai dengan pidato-pidato formal.
“Di dalam istana, Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menteri Dress menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan dengan disaksikan oleh Ratu Juliana,” tulis Rosihan Anwar dalam Napak Tilas ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949 (220:24).
Penyerahan kedaulatan yang didahului oleh Konferensi Meja Bundar (KMB), menghentikan pertikaian berdarah sejak 1945 yang memakan banyak korban. Meski kedaulatan Indonesia akhirnya diakui Belanda, namun ada beberapa poin yang merugikan Indonesia, di antaranya adalah Republik Indonesia harus menanggung utang kerajaan Belanda sebesar 4,3 milyar gulden, dan harus menerima bekas tentara Belanda ke dalam ketentaraan RI.
Hatta menyatakan kegembiraannya dalam menyambut kedaulatan Indonesia. “Saya harap perhubungan kedua negara kita yang oleh uni dihubungkan, atas dasar kemerdekaan dan persamaan yang penuh, dapat berkembang dan membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi kedua negara kita,” ujarnya Hatta seperti terdapat dalam buku Lahirnja RIS (1950:11) yang disusun A. Dahlan.
Sementara Ratu Belanda, Juliana, yang juga berpidato, seperti dicatat Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biogafi Politik (1990:371), tidak dapat menyembunyikan keharuannya: matanya berair dan suaranya serak. Akhir yang tidak menyenangkan bagi Kerajaan Belanda, yaitu hilang kehilangan Hindia Belanda, tanah jajahannya.
“Kami merasa beruntung dapat melangsungkan penjerahan kedaulatan di hadapan dunia atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan-lah jang mengetahui apa sebabnya hal yang dapat berjalan sekarang ini tak dapat berjalan lebih dulu atau terlebih kemudian,” kata Juliana.
Setelah upacara pengakuan kedaulatan di Amsterdam selesai, maka upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta pun dimulai. Wakil Tinggi Mahkota Belanda AHJ Lovink dan Sultan Hamengkubuwono IX yang mewakili Indonesia, sudah berada di pekarangan istana pada pukul 17.51.
Semua mata tertuju pada seorang marinir Belanda dan seorang sersan kopral KNIL Belanda yang menurunkan bendera merah-putih-biru diiringi lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus van Nassau. Penurunan bendera Belanda itu diikuti kesedihan oleh sebagian orang Indonesia yang jadi pegawai sipil atau tentara Belanda, sebab gaji bagus mereka segera berakhir.
Berikutnya, Sersan Enoch dan Sersan Mayor Sumarsono—keduanya dari Batalion U Brigade 23 TNI—maju menuju tiang. Keduanya mengibarkan bendera merah-putih diiringi lagu Indonesia Raya. Momen ini tentu disambut gembira oleh orang-orang Indoonesia pro Republiken yang kebanyakan telah berkumpul di depan istana. Penjagaan istana lalu berganti dari tentara Belanda ke TNI.
Selesai upacara penyerahan kedaulatan, Lovink dan istrinya naik mobil setelah diberi penghormatan yang semestinya. Mereka tak menuju ke rumah dinasnya yang saat ini jadi markas Kostrad di Gambir, melainkan ke Lapangan Udara Kemayoran. Lovink dan istrinya pulang ke Belanda naik pesawat Gouda.
Selain itu, rombongan tentara Belanda hasil wajib militer pun pulang dengan gembira ke negaranya setelah dipaksa berperang melawan orang-orang Indonesia. Dan ada pula orang-orang Indonesia yang ikut Belanda dan memilih tinggal di Negeri Kincir Angin.
Selama puluhan tahun, peristiwa pengakuan kedaulatan yang terjadi pada 27 Desember 1949 itu dianggap oleh Belanda sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu tak dapat diterima oleh nasionalis garis keras Indonesia yang katanya cinta kemerdekaan dan merasa bangsa Indonesia tak pernah melanggar HAM.
Sampai pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum HUT RI ke-60, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya mengakui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya Belanda perlahan mau mengakui pelanggaran HAM oleh tentara Belanda terhadap rakyat sipil semasa revolusi seperti di Rawagede dan korban Westerling di Sulawesi Selatan.
Setidaknya berupa permintaan maaf pernah ada. Tentu pemerintah Belanda tak “sesempurna” pemerintah Indonesia yang tidak merasa perlu minta maaf apalagi bertanggung jawab kepada saudara sebangsanya yang telah dibunuh dan disengsarakan.
Editor: Irfan Teguh Pribadi
