tirto.id - “Istana Presiden adalah pinjaman dari rakyat, sehingga Istana Presiden adalah Istana Rakyat,” demikian kata Dullah, pelukis Istana Presiden pertama yang bertugas pada tahun 1950-1960. Dullah merupakan orang yang berjasa mendandani Istana Presiden di seluruh Indonesia dengan lukisan-lukisan koleksi Presiden Sukarno.
Menurutnya, seperti disampaikan oleh pengamat seni Agus Dermawan T dalam Dari Lorong-lorong Istana Presiden (2019: hlm. 3), perubahan simbolis Istana Presiden menjadi Istana Rakyat timbul setelah Sukarno menyampaikan pidato di Istana Presiden di Jalan Rijswijk (sekarang Jalan Veteran) pada pengujung bulan Desember 1949.
Di tengah gemuruh suara rakyat, Sukarno berdiri di undakan tertinggi sambil mengajak mereka untuk mengambil kembali Istana Kepresidenan dan menamainya dengan Istana Negara serta Istana Merdeka. Taufik Abdullah dalam Indonesia: Towards Democracy (2009: hlm. 184) menyebutnya sebagai bentuk romantisasi yang sengaja dilakukan Sukarno atas kembalinya pemerintah Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta.
Rencana membuka lebar-lebar pintu Istana Kepresidenan terlaksana pada tahun 1957. Kendati demikian, status tertutup Istana Negara dan Istana Merdeka tidak pernah berubah. Sejak masa pemerintahan Sukarno hingga kini, dua bangunan bekas kantor pemerintah kolonial Belanda itu memang tidak memungkinkan dijadikan tontonan rakyat.
Sebelum Hindia Belanda terbentuk pada tahun 1800, baik Istana Negara maupun Istana Merdeka sangat jauh dari kesan merakyat. Kedua istana putih ini berdiri di kawasan elite Belanda yang tidak boleh dimasuki oleh orang pribumi. Bahkan sejak era pemerintahan Gubernur Jenderal VOC, Pieter van Overstraten (1796-1801), wilayah di sekitar istana sudah berubah menjadi pusat pemerintahan dan basis militer.
Kemunduran Kota Batavia
Kali Ciliwung sangat berkesan bagi orang-orang Belanda di negara koloni. Aliran airnya tenang, jernih, dan diapit bibir sungai yang lebar. Suasana ini mengingatkan mereka kepada kanal-kanal di Amsterdam.
Pada pertengahan abad ke-18, Belanda mulai membangun rumah-rumah singgah bergaya Eropa di pinggir Kali Ciliwung. Pembangunan dipusatkan di sebelah selatan Benteng Batavia (sekarang Kota Tua) seiring berdirinya dua pasar besar di Senen dan Tanah Abang pada 1733. Orang-orang Belanda menjuluki kawasan ini dengan sebutan Weltevreden yang bermakna “tempat yang memuaskan.”
Kawasan yang masih rindang ini kemudian ditetapkan sebagai kediaman baru orang-orang Belanda totok. Mereka memilih meninggalkan Benteng Batavia yang dinilai telah sesak dan tidak layak huni. Sampai tahun 1730, sudah ada sekitar 10 ribu sampai 15 ribu orang berdiam di kawasan ini.
Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun (2011: hlm. 57-58) menjelaskan bahwa penyebaran penduduk Belanda ke luar Benteng Batavia terjadi akibat buruknya sistem drainase kota. Pertambahan populasi berkontribusi terhadap penyumbatan kanal yang berdampak pada banjir besar di musim hujan. Kemunduran Kota Batavia semakin dapat dipastikan semenjak wabah penyakit malaria mulai tidak terkendali pada pertengahan abad ke-18.
Pemerintahan di Batavia Baru
Sejak tahun 1767, Weltevreden tidak lagi sekadar menjadi tempat peristirahatan luar kota bagi orang-orang Belanda. Kawasan tersebut dengan cepat menjelma menjadi permukiman, pusat bisnis, dan lokasi tamasya. Pembangunan yang sebelumnya tidak terarah, mulai menjadi perhatian pejabat VOC.
Weltevreden sempat berfungsi sebagai kawasan semi pemerintahan setelah Gubernur Jenderal Petrus van der Parra membeli rumah di lokasi yang sekarang menjadi Lapangan Banteng. Beberapa puluh tahun kemudian, Gubernur Jenderal Pieter van Overstraten melampaui jejak van Der Parra dengan berusaha membangun Kota Batavia Baru. Ia memindahkan pusat pemerintahan sekaligus basis militer VOC dari Benteng Batavia ke Weltevreden.
Pada saat bersamaan, di Weltevreden juga tengah dibangun sebuah tempat peristirahatan mewah di Rijswijk oleh pengusaha Belanda bernama Jan Andries van Braam. Bangunan mentereng bertingkat dua dengan sejumlah tiang peyangga itu dibangun pada tahun 1796, bertepatan dengan tahun pelantikan van Overstraten menjadi Gubernur Jenderal.
Menurut Jean Gelman Taylor dalam The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia (1983: hlm. 105), van Braam dikenal sebagai sosok yang “licin.” Terlahir sebagai anak dari kapten kapal dagang, ia berhasil memikat hati putri seorang komandan VOC di Pasuruan dan naik ke tampuk kekuasaan.
Sebagai pengusaha, ia juga piawai memenangkan hati banyak pejabat pemerintahan asing ketika Pulau Jawa menjadi pusat sengketa bangsa Eropa pada transisi abad ke-19. Salah satunya adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal yang memerintah Hindia Belanda atas nama Prancis.
Masih mengutip Taylor, van Braam juga diterima masuk ke dalam lingkaran pergaulan Thomas Stamford Raffles saat Inggris menginvasi Jawa pada 1811. Untuk menyenangkan Raffles, ia sering mengadakan pesta bagi tamu-tamu Inggris di kediamannya yang belakangan dijuluki Paleis Rijswijk (Istana Rijswijk).
Hotel Gubernur Jenderal
Pada awal abad ke-19, Nusantara dikepung banyak kekuatan asing. Setelah Belanda tersungkur akibat kebangkrutan kongsi dagang VOC pada 1799, Prancis mulai menancapkan pengaruhnya dengan mengutus si tangan besi Daendels untuk memerintah Hindia Belanda.
Berdasarkan ringkasan sejarah singkat Kota Jakarta yang dirangkum Bappeda, ketika van Overstraten belum sempat menyelesaikan pembangunan markas besarnya, dua belas batalion Prancis tiba di Pulau Jawa. Mereka kemudian ditempatkan di tangsi-tangsi militer yang dibangun di sekitar Lapangan Banteng dan secara rutin melakukan latihan militer di Lapangan Kerbau (kini lapangan Monas).
Daendels juga sudah mempersiapkan sebuah istana yang besar dan megah sebagai pusat pemerintahannya di Weltevreden. Setelah merobohkan Benteng Batavia, ia membangun sebuah bangunan megah di sekitar Lapangan Banteng. Namun, istana idamannya belum juga selesai ketika terjadi transisi kekuasaan kepada Inggris.
Kala Raffles dan pasukannya berhasil menduduki Batavia Baru pada 1811, ia menyita sebagian besar kediaman bekas pejabat VOC yang dekat dengan Daendels. Hanya kediaman van Braam yang ia dibiarkan. Sebagai tuan rumah, van Braam memang paling tekun menjamu tamu-tamu Inggris melalui serangkaian pesta di rumah mewahnya.
Berkat “kemurahan” hati van Braam, Raffles tampaknya jatuh hati pada Paleis Rijswijk. Buku Istana Presiden Indonesia (1975: hlm. 9) mengisahkan bahwa Raffles lebih suka menghabiskan malam di istana putih itu ketika singgah di Batavia. Setelah era Raffles, Paleis Rijswijk dikenal sebagai tempat bermalam favorit para Gubernur Jenderal untuk mengadakan rapat sehingga mendapat julukan Hotel Gubernur Jenderal.
Fungsi Paleis Rijswijk berubah menjadi pusat pemerintahan pada masa Gubernur Jenderal Van der Capellen. Ia menjadikan rumah van Braam itu sebagai kediaman sementara sekaligus kantor melalui sistem sewa. Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Capellen malah berhasil meyakinkan van Braam untuk menjual rumahnya. Pada 1821, Paleis Rijswijk resmi menjadi kantor pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun-tahun berikutnya, Paleis Rijswijk selalu dijadikan tempat pengambilan keputusan penting terkait tanah jajahan. Rapat-rapat yang menguraikan rencana ekspedisi militer Jenderal de Kock menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro diadakan di gedung tersebut. Selain itu, sistem tanam paksa yang berlangsung selama hampir setengah abad dari tahun 1840 hingga 1870 juga dirumuskan di tempat ini.
Sejak tahun 1848, Paleis Rijswijk mengalami perombakan besar-besaran. Setelah hampir setengah abad berlantai dua, istana ini direnovasi menjadi satu lantai. Menurut catatan yang dirangkum dalam buku Presidential Palace of Indonesia (2014: hlm. 48), Istana Gubernur Jenderal diperlebar dengan tambahan serambi serta ruangan-ruangan baru di sayap timur dan barat.
Pada 1873, Paleis Rijswijk dianggap sudah tidak mampu lagi menampung aktivitas pemerintahan yang semakin padat. Maka di tahun yang sama, istana baru yang lebih megah dibangun di belakang Paleis Rijswijk dengan biaya mencapai 360 ribu gulden. Kedua istana juga tidak lagi digunakan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal, sebab dipindahkan ke Bogor sejak 1870 sampai 1942.
Editor: Irfan Teguh
