SYL akan Diperiksa soal Kasus Pemerasan Firli di Bareskrim Besok

Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri, sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Reporter: Muhammad Naufal

Terbit 28 Nov 2023 13:48 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK usai konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023). KPK menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

tirto.id - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri, di Bareskrim Polri pada Rabu (29/11/2023).

"Pemeriksaan [SYL] besok, jam 14.00 WIB," kata kuasa hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen, kepada awak media pada Selasa (28/11/2023).

Tim kuasa hukum menerima surat pemanggilan dari kepolisian pada 27 November 2023. Djamaludin mengatakan tak ada persiapan khusus oleh SYL dalam memberikan keterangan terkait kasus pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri itu.

"Semua mengalir saja, sesuai dengan apa yang beliau [SYL] ketahui dan alami, kan itu saja. Enggak ada persiapan khusus, kan sudah running dari awal, ikuti proses saja," ucap Djamaludin.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023.

Firli disangkakan pasal berlapis. Pertama, Pasal 12 e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kemudian, Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 65 KUHP.