tirto.id - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menilai mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju bahwa Partai Komunisme Indonesia (PKI) bangkit kembali. Hal tersebut berdasarkan survei SMRC yang dilakukan dari 15 hingga 21 September 2021.
Survei bertajuk "Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis" tersebut melibatkan 1.220 responden yang dipilih acak; dengan perkiraan margin of error 3,19 persen.
"Mayoritas warga atau 84 persen tidak setuju dengan pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di tanah air. Yang setuju hanya 14 persen dan tidak menjawab 2 persen," ujar Manager Program SMRC Saidiman Ahmad dalam konferensi pers daring, Jumat (1/10/2021).
Namun dari 14 persen yang menyetujui bahwa sedang terjadi upaya kebangkitan PKI; 49 persen menilai upaya tersebut sudah menjadi ancaman nyata, 24 persen menilai ancaman itu sedikit sudah menjadi ancaman bagi negara, dan 16 persen menilai belum menjadi ancaman, dan 7 persennya menilai upaya tersebut tidak akan pernah menjadi ancaman.
SMRC juga mencatat tren terhadap isu kebangkitan PKI dari 2016 hingga 2021. Nyatanya isu kebangkitan PKI tidak banyak direspons masyarakat.
"Dalam enam tahun terakhir, yang setuju dengan pendapat bahwa sekarang sedang ada kebangkitan PKI hanya berkisar 10-16 persen," tutur Saidiman.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang menjadi penanggap dalam survei yang dilakukan SMRC melihat isu kebangkitan PKI kerap didaur ulang setiap tahunnya. Apalagi saat menjelang 30 September. Seperti yang dilakukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
"Saat yang bersamaan politisasi ini atau usaha membangkitkan ketakutan pada komunisme atau PKI terus didaur ulang. Sehingga ada usaha memelihara narasi ketakutan," ujar Usman.
Sebab itu menurutnya penting untuk masyarakat memahami Pancasila sebagai sebuah intisari dari berbagai ideologi yang berkembang di era pra-kemerdekaan Indonesia. Sebab dalam kelima poin pancasila terserap nilai-nilai dari agama, liberalisme, hingga sosialisme.
"Pancasila ini harus dilihat sebagai bingkai dalam perdebatan ideologi apapaun yang terjadi di Indonesia," pungkas Usman.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Bayu Septianto
