Menuju konten utama

Strategi PDIP Agar Kader Potensial Tak Dibajak Partai Lain

Menurut Djarot Saiful Hidayat, soliditas kader partai menjadi isu sejak Pilpres 2024 saat Presiden Joko Widodo tak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Strategi PDIP Agar Kader Potensial Tak Dibajak Partai Lain
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers jelang Rakernas-V PDIP, Jumat (24/5/2024). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa salah satu topik yang dibahas dalam Rakernas PDIP ke-V di Ancol adalah mengenai soliditas kader partai.

Menurutnya, soliditas kader partai menjadi isu sejak Pilpres 2024 saat Presiden Joko Widodo tak mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Djarot menjelaskan bahwa topik soliditas menjadi penting mengingat PDIP akan menghadapi pilkada serentak. Sebagai salah satu cara agar kadernya tak dicuri atau dibajak, menurut Djarot PDIP akan membekali kadernya dengan surat tugas untuk pilkada mendatang.

"Ini dimaksudkan bahwa mereka medapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai. Karena kalau nggak begitu, tadi bener itu istilahnya dicuri atau diapa tadi, dicuri dan mencurikan diri," kata Djarot dalam konferensi pers jelang Rakernas-V PDIP, Jumat (24/5/2024).

Djarot menambahkan, mengenai fungsi dari surat tugas yang diberikan kepada kader yang maju di pilkada. Surat tugas tersebut berguna untuk melakukan konsolidasi, salah satumya agar tak ada kader potensial untuk pilkada justru jadi incaran partai lain.

"Diberikan surat tugas untuk melakukan konsolidasi pemenangan di tiga pilar partai, untuk melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya pada yang dikasih surat tugas, dan untuk turun ke bawah untuk kita lihat hasil survei," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan jika memang setiap momen pilkada aksi pembajakan kader partai kerap terjadi. Untuk itu, forum Rakernas ini dilakukan agar hal buruk tersebut tak terjadi.

"Tiap pilkada kan selalu begitu (aksi pembajakan kader). Apalagi ini setelah pemilu kemarin banyak intervensi, segala macam, pasti ada dampak dampaknya. Tapi kan kita lihat saja nanti justru itu dibahas di sini (Rakernas)," kata Deddy.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Meski sejumlah menteri hadir, namun Jokowi tak diundang dalam acara tersebut.

"Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot.

Baca juga artikel terkait RAKERNAS PDIP atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash news
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi