tirto.id - Kementerian Keuangan merevisi defisit anggaran dari sebelumnya 2,95 persen menjadi 2,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Defisit anggaran tersebut setara dengan Rp594,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit RAPBN 2023 tersebut diperkirakan terjadi lantaran pendapatan negara masih lebih kecil jika dibandingkan kebutuhan belanja negara.
Pada 2023, postur pendapatan negara diperkirakan pada kisaran Rp2.266,7 triliun sampai Rp2.398 triliun atau 11,19 - 11,70 persen dari PDB. Sementara belanja negara ditarget pada kisaran Rp2.795,9 triliun sampai Rp2.933,4 triliun atau 13,80 - 14,60 persen terhadap PDB.
"Berarti defisit APBN pada kisaran 2,61 - 2,90 persen dari DGP," kata Sri Mulyani, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Bendahara Negara itu merinci, pendapatan negara diperkirakan hingga sebesar Rp2.398,8 triliun tersebut terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp1.967,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp427,3 triliun dan hibah Rp4,1 triliun.
Sementara belanja negara terdiri dari belanja pusat sebesar Rp2.161,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa RP832,4 triliun.
"Ini memberikan catatan bahwa di dalam postur ini shok besar dari subsidi yang sekarang sedang kita hitung dan kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata dia.
Pemerintah sebelumnya mematok defisit anggaran sebesar 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan. Defisit tersebut menjadi salah satu pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2023.
Sri Mulyani mengatakan, dalam RAPBN tahun depan pemerintah mengasumsikan pendapatan negara sebesar Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun atau 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB. Sedangkan belanja negara sebesar Rp2.818,1 triliun sampai Rp2.979,3 triliun atau 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.
"Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," kata dia usai konferensi pers, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
