Soedjatmoko dan Utang Luar Negeri Indonesia yang Kian Membengkak

Ilustrasi Soeharto, Soedjatmoko & Bantuan Amerika. tirto.id/Fuadi
Oleh: Petrik Matanasi - 14 Oktober 2020
Dibaca Normal 2 menit
Soedjatmoko adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang pertama di era Orde Baru. Atas upayanya, Indonesia banyak berutang kepada AS.

Elliot Hayness sempat bertemu Sudjatmoko pada 28 November 1967 di Jakarta. Bagi Hayness, seperti terdapat dalam Indonesian Diary (1967:25)--dokumen ke-39 Arsip Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta--Sudjatmoko adalah pemimpin intelektual Indonesia.

Kala itu Sudjatmoko baru kembali dari Australia. Hayness dan Sudjatmoko berdiskusi soal peran orang Tionghoa di bidang ekonomi serta badan usaha yang dijalankan pegawai negeri sipil yang tidak berdasarkan prestasi.

Pada tahun berikutnya, Sudjatmoko dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dulu di masa revolusi, ia juag pernah ke Amerika Serikat untuk mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Sudjatmoko adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang pertama di era Orde Baru. Semasa bertugas di Amerika Serikat, Sudjatmoko menulis sejumlah surat tentang bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara seperti Indonesia.

”Dalam surat-surat ini, tergambar bagaimana Sudjatmoko melakukan upaya menampilkan citra Indonesia pada publik Amerika Serikat dan lembaga-lembaga donatur serta pihak-pihak yang berkaitan,” tulis Nursam dalam pengantarnya di buku Surat-surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto 16 Juni 1968-26 April 1971 (2002:xiv).

Masa Sudjatmoko menjadi duta besar di Amerika Serikat, menurut Juwono Sudarsono dalam pengantarnya di buku tersebut (2002:xx), ”adalah masa peralihan yang menentukan hubungan Indonesia-Amerika.” Kala itu Amerika Serikat sedang melibatkan diri dalam Perang Vietnam, dan posisi Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara dengan segala sumber daya yang dimilikinya ikut diuji.

Surat-surat pribadi Sudjatmoko tentu penting bagi pemerintahan Soeharto untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia degan Amerika Serikat setelah Sukarno tumbang. Dan Indonesia di era Soeharto sangat gandrung dengan pelbagai bantuan dari Amerika Serikat.


Menurut Ali Alatas, laporan berkala masalah bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat yang dikirim seorang duta besar adalah sesuatu yang rutin. Laporan itu biasanya disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan bila perlu baru disampaikan kepada Presiden.

Mula-mula, Sudjatmoko segan menuliskan surat pribadinya langsung kepada presiden karena khawatir akan menganggu waktu presiden. Namun, Mayor Jenderal Hartono, Mayor Jenderal HR Darsono, dan Brigadir Jenderal Sajidiman, meyakinkan dirinya bahwa mengirim surat kepada presiden itu penting.

Utang Kian Membengkak

Dalam surat tanggal 16 Juni 1968, Sudjatmoko menjelaskan kepada presiden soal bantuan Amerika Serikat. Ia bercerita bahwa Mayor Jenderal Hartono merasakan adanya keragu-raguan Amerika Serikat dalam memberikan bantuannya kepada Indonesia.

”Keragu-raguan itu sebenarnya tidak ada. Pihak Amerika Serikat sudah pasti dalam keyakinannya bahwa pemerintah Soeharto ini harus berhasil agar supaya Indonesia dapat berkembang ke arah non komunis,” tulis Sudjatmoko.

Di masa perang dingin, Amerika Serikat jelas sangat butuh Indonesia di Asia Tenggara. Sementara bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia juga dibutuhkan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak. Kala itu, Indonesia memang sedang menjauh dari Blok Timur (Uni Soviet dkk).

Ketika pemilihan presiden Amerika Serikat tengah berlangsung, Soedjatmoko tak lupa memberi gambaran soal kondisi politik tersebut. Di akhir era 1960-an, di Indonesia mulai gencar penanaman modal asing.

”Keputusan untuk menanam modal di Indonesia, ternyata dalam beberapa hal dipengaruhi oleh perhitungan mengenai terwujudnya kerja sama regional di Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan internasional di Amerika Serikat berpendapat demikian,” ungkap Soedjatmoko dalam suratnya kepada Soeharto bertitimangsa 5 Agustus 1968.




Amerika Serikat merupakan salah satu anggota dari konsorsium pemberi utang bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang beranggotakan Australia, Belgia, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, serta OECD.

Selama kurun waktu 1967 hingga 1970, jumlah utang yang diberikan IGGI kepada Indonesia sekitar 1,04 miliar dolar Amerika. Pada 3 April 1998, utang luar negeri Indonesia telah mencapai 133,7 miliar dolar Amerika.

Soedjatmoko menjadi duta besar di Amerika Serikat sampai 1971. Ia digantikan oleh Syarief Thayeb yang tidak melanjutkan hubungan surat menyurat antara duta besar dengan presiden.

Soal bantuan Amerika Serikat, dalam Asia di Mata Soedjatmoko (2010:213), ia menyebut bahwa ”pemerintah [RI] tidak mampu dan tidak berani menyerap kelebihan purchasing power itu dengan cara-cara wajar. Akibatnya ekses purchasing power itu diserap dengan impor barang-barang mewah yang dibiayai oleh bantuan Amerika Serikat.”

Menurut Rosihan Anwar dalam Indonesia, 1966-1983: Dari Koresponden Kami di Jakarta (1992:124), Sudjatmoko ”mengindikasikan bahwa apabila pembangunan betul-betul sukses, bantuan luar negeri seharusnya berkurang dan bukan sebaliknya.”

Sudjatmoko mengakui bahwa ada hasil-hasil positif dari ekonomi di bawah Orde Baru, tetapi aspek negatifnya juga banyak. Antara lain kurangnya keberanian menangani masalah pengangguran dan situasi moneter yang rapuh lantaran sangat tergantung pada bantuan luar negeri.

Baca juga artikel terkait ORDE BARU atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight