tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan Sekjend Gerindra, Ahmad Muzani yang menilai di Pilpres 2019 ini Prabowo Subianto terkepung kubu petahana.
"Pak Prabowo itu kan sebagai mantan danjen kopassus, sebagai perwira tangguh, tidak sepatutnya baper begitulah. Karena beliau juga sering mengatakan saya ini ksatria," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).
Karding juga menilai pernyataan Muzani adalah strategi playing victims guna mendapat simpati publik. Sebab, menurutnya, tuduhan-tuduhan wakil ketua MPR itu tidak ada yang benar.
Soal media dan lembaga survei yang dituduh berpihak, misalnya, menurut Karding sepenuhnya tidak benar. Sebab, menurutnya, media dan lembaga survei memiliki kode etik di bawah undang-undang yang akan terkena sanksi jika berpihak.
"Justru kalau mau jujur, andai boleh mengeluh, kami juga merasakan pilpres ini ngeri amat. Secara terbuka menyebarkan isu hoaks menyerang ke kami. Isu PKI dan sebagainya," kata Karding.
Tanggapan juga diberikan Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni. Menurutnya, Muzani sedang memainkan trik psikologis underdog mentality untuk memengaruhi persepsi publik.
"Ini cara dia (Muzani) untuk membuat laporan ke Prabowo supaya tidak dilempar handphone begitu. Biar dianggap kekalahan ini bukan karena dia dan tim, tapi karena kami di kubu Pak Jokowi," kata Raja saat dihubungi.
Soal dukungan kepala daerah kepada Jokowi-Ma'ruf yang disebut Muzani sebagai faktor Prabowo terkepung, Raja menilainya sebagai pilihan rasional para pemimpin daerah itu.
"Mereka memahami realitas yang ada bahwa masyarakatnya puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi benar-benar kesadaran," kata Raja.
Sebelumnya, Muzani menyatakan, Pilpres 2019 merupakan yang terberat bagi Prabowo daripada dua pilpres sebelumnya. "Di semua sektor Prabowo merasa dikepung," kata Muzani di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Hal ini, menurut Muzani, lantaran media, kepala daerah dan lembaga survei berpihak kepada petahana. Begitu juga para pengusaha menurutnya susah memberikan bantuan kepada Prabowo lantaran takut proyek mereka yang bersinggungan dengan APBD dan APBN dihalangi pemerintah.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
