tirto.id -
"Banyak cara di luar yang diblokir itu. Pemerintah harus makin dewasa jangan gunakan pendekatan repressive dengan pemblokiran," jelas dia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).
Ia mengatakan, langkah ini juga dilakukan pemerintah saat rusuh di Jakarta pada 21 Mei usai pemilu dan hal tersebut menurutnya salah. Menurutnya pemerintah perlu melakukan edukasi ke masyarakat untuk berhati-hati menyaring informasi sebelum menyebarkan berita.
"Kalau menurut saya seharusnya bukan pemblokiran tapi edukasi masyarakat untuk hati-hati share maupun menyaring berita supaya enggak ada korban hoaks sebaliknya juga lakukan penguatan penegakan hukum bagi yang menyebar hoaks yang berdampak ke kerusuhan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberlakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8/2019).
Pemblokiran ini Kominfo dilakukan guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.
Aksi massa yang merespons tindakan respresif dan diskriminasi bernuansa rasial ke mahasiswa Papua di Surabaya dan beberapa daerah lain itu sempat berujung kericuhan di Fakfak dan Timika.
Sementara berdasar keterangan aktivis masyarakat adat dari Papua, Adolfina Kuum, kondisi di Timika sudah mulai kondusif pada Rabu sore.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
